KPAI Angkat Bicara Terkait Dugaan Oknum Brimob Menganiaya Anak Di Bawah Umur

PIRNAS.COM | LABUHANBATU UTARA – Terkait kejadian Penganiayaan R (14) warga Desa Bandar Sentosa, Kecamatan Marbau yang diduga dilakukan oleh seorang oknum Brimob berinisial S, Pada Pada Jumat (7/8/20) lalu di Afdl l Desa Perkebunan Milano, Kec. Marbau.

Kemudian pihak orang tua korban dan masyarakat melaporkannya ke Polres Labuhanbatu dengan Lap. Polisi Nomor : LP/1125/Vlll/2020/SPKT RES-LB , Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, pukul 12.30 WIB.

Lalu Pada tanggal 10 Agustus 2020, Masayrakat dan orang tua korban penganiayaan telah mendatangi kantor KPAI (Komnas Perlindungan Anak Indonesia) yang berada di Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) guna meminta dukungan atas kejadian penganiayaan anak di bawah umur tersebut.

Setiba di kantor KPAI orang tua korban disambut dengan baik oleh Dedi Harahap selaku ketua KPAI. Dan disitu orang tua korban mulai membicarakan pristiwa yang terjadi kepada anaknya inisial R telah menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh S sebagai brimob, disitu Tim KPAI sangat menyayangkn hal ini kenapa bisa terjadi.

“Kami sangat menyayangkan apa yang terjadi kepada R, dan KPAI siap mendampingi R untuk proses kasus ini ke polres Labuhanbatu”, ujar Dedi.

Dedi juga menyampaikan, KPAI akan mendatangi ke rumah korban bersama psikolog guna melihat R apakah merasa trauma.

“Kita akan lihat bagaimana kondisi korban setelah kejadian yang dialaminya”, ujranya.

Selaku ketua KPAI, Dedi akan menjumpain pihak Perkebunan PT Milano Marbau agar pristiwa kekerasaan ini tidak akan terulang lagi kepada anak-anak.

“Mengingat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

– Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

– Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f.  perlakuan salah lainnya”, tutupnya.

(suriani)