Dugaan Skandal Pungli Pelantikan Kepala Sekolah di Labuhanbatu: Setoran Hingga Rp 60 Juta per Orang

LABUHANBATU,PIRNAS.COM -Dunia pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, kembali diguncang isu miring terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pelantikan pejabat fungsional. Sebanyak 22 Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang baru dilantik diduga harus menyetorkan uang puluhan juta rupiah demi mengamankan jabatan mereka.

Peristiwa ini mencuat pasca pelantikan yang digelar pada Jumat, 10 April 2026, bertempat di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, para calon kepala sekolah diminta menyetor uang dengan nominal yang fantastis, berkisar antara Rp45 juta hingga Rp60 juta per orang.

Dugaan praktik lancung ini disebut-sebut diotaki oleh seorang oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan berinisial IRS. Modus yang digunakan tergolong sistematis, yakni menggunakan skema “tarif per kepala siswa”. Oknum tersebut diduga mematok harga Rp150.000 per siswa yang terdaftar di sekolah tersebut sebagai syarat memuluskan pelantikan.

Sebagai ilustrasi, sebuah sekolah yang memiliki 300 siswa diwajibkan menyetor uang sebesar Rp45 juta. Semakin banyak jumlah siswa di sekolah yang dituju, semakin besar pula “upeti” yang harus diserahkan oleh sang calon kepala sekolah.

Sumber internal mengungkapkan bahwa permintaan uang ini dilakukan secara langsung kepada para calon kepala sekolah sebelum prosesi pelantikan berlangsung. Muncul pula spekulasi kuat mengenai keterlibatan pejabat yang lebih tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu untuk memayungi praktik ini, meski hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Dugaan Pungli Pelantikan Kepsek Labuhanbatu Mencuat, masih membekas Rekam Jejak Bimtek Mewah di Parapat Kembali Disorot Dunia pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu kini kembali diguncang isu miring.

Pasca pelantikan 22 Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) pada Jumat (10/4/2026), dugaan praktik pungutan liar (pungli) hingga puluhan juta rupiah mencuat ke publik. Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Labuhanbatu sejak dipimpin oleh Kadisdik Abdi Jaya Pohan.

Rentetan kasus ini, mulai dari dugaan “jual-beli” jabatan kepala sekolah hingga bimtek mewah yang tidak transparan, menunjukkan adanya potensi pelanggaran hukum serius. Jika terbukti, para pejabat terkait tidak hanya terancam sanksi etik dan pemecatan, tetapi juga jeratan pidana korupsi yang mencederai martabat dunia pendidikan di Labuhanbatu.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait cenderung bungkam. Kepala Bidang GTK, Irwan Rifai Siregar, dan Kepala Dinas Pendidikan, Abdi Jaya Pohan, belum memberikan tanggapan maupun konfirmasi resmi terkait tudingan serius ini meskipun telah berulang kali dihubungi.

Jika dugaan ini terbukti benar, skandal ini tidak hanya mencoreng wajah pendidikan di Labuhanbatu, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum berat. Para pelaku terancam sanksi etik pemecatan hingga jeratan hukum pidana korupsi karena telah mencederai integritas dan profesionalisme tenaga pendidik. (HYT)