BENDUNG SUNGAI, INSTANSI TERKAIT DIAM BERPANGKU TANGAN, PT SERIKAT PUTRA BERTANGAN BAJA

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | PANGKALAN KERINCI – Cukup sekian lama Pabrik Kelapa Sawit PT. Serikat Putra (SP) beroperasi di Kecamatan Bandar Petalangan yang berlokasi di Desa Sialang Godang Mekaran dari Desa Tambun nama desa tertua di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Kamis (09/01/2020) terlihat aneh, sudah lama sungai di bendung, namun tak satupun yang sanggup memberi sangsi kepada Perusahaan PT. Serikat Putra ini yang sudah lama sekali berdiri dan membendung Dasar Aliran Sungai, yang telah melanggar UU, dengan ketentuan pidana yang terdapat pada UU No. 17, tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

• Pasal 68, Setiap Orang yang dengan sengaja :

a). Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarananya dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d; atau

b). Melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.OO0.0O0.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. I5.000.000. 000,00 (lima belas miliar rupiah).

• Dan Pasal 69, Setiap orang yang dengan sengaja :

a). Mengganggu upaya pengawetan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c & b.

b). Menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

c). Melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau

d). Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.00O.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

• Pasal 70, Setiap Orang yang dengan sengaja :

a). Melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);

b). Menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4); atau

c). Melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.0O0.000.00O,O0 (lima miliar rupiah).

• Pasal 71, Setiap Orang yang karena kelalaiannya :

a). Melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai, kerusakan Sumber Air dan prasarananya, dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, dan huruf d; atau

b). Melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000. 000.000,00 (tiga miliar rupiah).

• Pasal 72, Setiap Orang yang karena kelalaiannya :

a). Mengganggu upaya pengawetan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf C;

b). Menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;

c). Melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau

d). Melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.0O0.O00,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

• Pasal 73, Setiap Orang yang karena kelalaiannya :

a). Melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O ayat (3); atau

b). Menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)

Dipidana dengan pidana penjara Pasal 74 :
1). Dalam hal tindak pidana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha, pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dan/atau pimpinan badan usaha yang bersangkutan.

2). Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa :

a). Pidana denda terhadap badan usaha sebesar dua kali pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73;

b). Pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana yang lamanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73; dan/atau

c). Pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha yang besarnya sama seperti yang diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73. Tutupnya.

Saat di konfirmasi Kepada pihak PT. Serikat putra melalui WhsatAppnya dengan No 081260516xx, belum ada tangapan dari Menager, sampai saat pemberitaan ini di terbitkan belum ada jawaban hanya terlihat contengan dua saja.

Reporter Arhp/Nt