LBH ASRI Desak Aparat Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Material Proyek di Labuhanbatu Selatan, KPK dan BPK Diminta Turun

LABUHANBATU SELATAN — Tim LBH ASRI mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan penggunaan material bermasalah dalam pelaksanaan proyek pekerjaan umum di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara.

LBH ASRI menilai, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya penggunaan material yang tidak memenuhi ketentuan atau diduga ilegal, maka pertanggungjawaban hukum tidak semestinya hanya diarahkan kepada pihak penyedia material.

Menurut LBH ASRI, pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dalam proses pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan juga perlu diperiksa secara objektif, termasuk kontraktor pelaksana serta pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

“Penindakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada penyedia material. Apabila ditemukan bukti adanya pembiaran, persetujuan, atau kelalaian dalam penggunaan material yang bermasalah, maka pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” tegas Tim LBH ASRI dalam pernyataannya.

LBH ASRI juga meminta Divisi Humas Polri, Polda Sumatera Utara, dan Polres Labuhanbatu Selatan memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut serta melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan dan berdasarkan alat bukti.

Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan agar setiap dugaan penyimpangan dalam proyek yang menggunakan anggaran negara dapat ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan material, asal-usul material, kontrak pekerjaan, pelaksanaan di lapangan, hingga proses pengawasan dan pembayaran pekerjaan.

Dorong KPK dan BPK Turun ke Labusel

LBH ASRI menyatakan, apabila penanganan di tingkat kepolisian dinilai belum berjalan secara maksimal, pihaknya mendesak agar lembaga negara yang memiliki kewenangan terkait turut memberikan perhatian.

“Kami mendesak kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk melakukan pemeriksaan atau audit sesuai kewenangan masing-masing terhadap indikasi penyimpangan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan,” demikian pernyataan LBH ASRI.

Menurut mereka, audit dan pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, sumber material, serta ketentuan penggunaan anggaran negara.

LBH ASRI juga menekankan bahwa seluruh pihak yang nantinya diperiksa tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan berdasarkan data serta alat bukti yang sah.

“Pencegahan dan penindakan korupsi sejak awal jauh lebih baik daripada membiarkan keuangan negara tergerus oleh praktik tidak terpuji,” ujar Tim LBH ASRI.

LBH ASRI berharap aparat penegak hukum tidak hanya melakukan pemeriksaan secara administratif, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya keterkaitan antara penyedia material, kontraktor pelaksana, pengawas pekerjaan, serta pihak lain yang memiliki kewenangan dalam proyek tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Semua pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan, bantahan, maupun klarifikasi sesuai fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

(redaksi)