Home » Daerah » Aceh » Ketua LAKI , Aceh Timur Soroti Dugaan Praktik Pungli dan Pencemaran Lingkungan Akibat Illegal Drilling

Ketua LAKI , Aceh Timur Soroti Dugaan Praktik Pungli dan Pencemaran Lingkungan Akibat Illegal Drilling

Hidayat Chan 18 Nov 2026

ACEH TIMUR,PIRNAS.COM—LAKI ( Laskar antikorupsi Indonesia, Kabupaten Aceh Timur menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta pencemaran lingkungan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur.

Persoalan tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan instansi pemerintah terkait, mengingat dampaknya tidak hanya menyangkut dugaan praktik pungutan ilegal, tetapi juga berpotensi mengancam lingkungan hidup serta mata pencaharian masyarakat, khususnya para petani.

Ketua Laki Aceh Timur, Saiful Anwar. menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dugaan pungutan sebesar Rp50.000 per drum dari hasil minyak yang berasal dari aktivitas illegal drilling di wilayah Desa Lhok Meure dan Desa Lhok Leumak, Kecamatan Darul Ihsan.

Dalam informasi tersebut, seorang pria berinisial JF disebut-sebut diduga memiliki peran dalam mengendalikan pungutan tersebut,bahkan pungutan itu dikaitkan dengan dugaan setoran kepada pihak kepolisian di lingkungan Polres Aceh Timur.

Laki meminta agar persoalan ini ditelusuri secara transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat.

Selain dugaan praktik pungli, ormas laki juga menyoroti dampak lingkungan yang diduga ditimbulkan oleh aktivitas illegal drilling di Kecamatan Darul Ihsan.”Rabu (18/11).

Berdasarkan informasi yang diterima, limbah minyak dari lokasi pengeboran diduga mengalir melalui saluran irigasi dan mencemari lahan persawahan masyarakat di tiga gampong, yakni Gampong Panton Meureubo, Seuneubok Teungoh, dan Seuneubok Kulam.

Kondisi tersebut dikhawatirkan mengancam produktivitas pertanian serta mengganggu aktivitas para petani dalam menggarap sawah, terutama menghadapi musim tanam tahun ini.

Dampak pencemaran lingkungan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa, Efek nyata apabila terbukti terjadi, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya menyangkut kondisi tanah dan saluran irigasi, tetapi juga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Menyikapi persoalan tersebut, Saiful Anwar meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Aceh Timur dan instansi terkait agar menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut secara terbuka kepada masyarakat.

Saiful Anwar secara khusus meminta aparat penegak hukum menggelar konferensi pers untuk menjelaskan hasil pemeriksaan dan pengujian terkait dugaan pencemaran lingkungan di kawasan persawahan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai sejauh mana pemeriksaan telah dilakukan, bagaimana kondisi lingkungan yang terdampak, serta langkah penanganan yang akan diambil oleh pemerintah dan aparat berwenang.

“Kami meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut.

Hasil pemeriksaan terhadap dugaan pencemaran lingkungan harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Masyarakat, khususnya para petani yang terdampak, berhak mendapatkan kepastian,” tegasnya.

Lebih lanjut, Saiful Anwar menegaskan jika polemik pungli dan pencemaran lingkungan terus berlanjut,pihaknya akan mengambil langkah kelembagaan dengan menyurati sejumlah kementerian terkait dan Mabes Polri, hingga Komisi III DPR RI.

Langkah tersebut dilakukan untuk meminta perhatian dan pengawasan terhadap penanganan dugaan praktik pungli, aktivitas illegal drilling, serta pencemaran lingkungan yang dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Darul Ihsan.

Ia berharap pemerintah pusat dan lembaga pengawas dapat mendorong penanganan persoalan tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian juga Saiful Anwar meminta apabila ditemukan unsur tindak pidana, baik terkait aktivitas pengeboran ilegal, dugaan pungutan liar, maupun pencemaran lingkungan, pihak-pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai masyarakat, khususnya petani, harus menanggung kerugian akibat aktivitas yang diduga melanggar hukum. Penegakan hukum harus berjalan, lingkungan harus dilindungi, dan hak masyarakat harus diperhatikan,” tutup Saiful Anwar .

Ormas Laki Aceh Timur menegaskan bahwa penanganan persoalan ini harus mengedepankan transparansi, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta kepentingan masyarakat yang terdampak.

Laporan :HIDAYAT/TIM

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Berita Terkait
Pisah Sambut Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya Serahkan Kepemimpinan kepada AKBP Rafli Yusuf Nugraha

Hidayat Chan

18 Nov 2026

Post Views: 32 LABUHANBATU,PIRNAS.COM– Polres Labuhanbatu menggelar rangkaian kegiatan penyambutan, Farewell Parade, Laporan Kesatuan (Lapsat), hingga acara kenal pamit dalam rangka pergantian jabatan Kapolres Labuhanbatu dari AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si. kepada pejabat baru AKBP Rafli Yusuf Nugraha, S.H., S.I.K., M.I.P., yang berlangsung di Mapolres Labuhanbatu, Jalan MH. Thamrin, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu Rabu (18/11/2026). Kegiatan …

AS Buka Suara! Bantah Aniaya JN, Ungkap Laporan Dugaan Perzinaan ke Polres Pelalawan

admin 2

18 Nov 2026

Post Views: 55 PELALAWAN, Riau – Kasus dugaan penganiayaan, penahanan di rumah warga, serta permintaan uang sebesar Rp15 juta yang dilaporkan JN ke Polres Pelalawan kini mendapat bantahan dari pihak AS (Agus Setiawan). AS menilai pemberitaan yang berkembang belum menggambarkan secara utuh latar belakang persoalan yang terjadi. Ia menyebut konflik tersebut bermula dari persoalan rumah …

OPS Zebra Toba 2026 Digelar, Polres Labuhanbatu Miliki 5 Sasaran Prioritas, Masyarakat Diminta Tertib Berlalulintas 

Hidayat Chan

16 Nov 2026

Post Views: 202 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Dengan melibatkan seluruh forkopimda Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara,Polres Labuhanbatu menggelar operasi lalulintas dengan sandi Zebra Toba 2026, operasi di awali dengan apel gabungan dimako Polres Labuhanbatu Senin 16/11/2026. Apel dipimpin Wakapolres Labuhanbatu, Kompol P.S. Simbolon, S.H..dikuti personil Kodim 0209/lb, Yonif TP 956, Denpom Rantauprapat, Pol PP, Dishub dan Polri, apel juga di …

AKBP Rafli Yusuf Nugraha Resmi Jabat Kapolres Labuhanbatu Gantikan AKBP Wahyu Endrajaya

Hidayat Chan

16 Nov 2026

Post Views: 66 LABUHANBATU,PIRNAS.COM — Prosesi serah terima jabatan (sertijab) Kapolres Labuhanbatu telah resmi berlangsung. AKBP Rafli Yusuf Nugraha, S.H., S.I.K., M.I.P. secara resmi menduduki posisi strategis tersebut menggantikan pejabat lama, AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si. Upacara serah terima jabatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Utara dalam rangka penyegaran dan mutasi jabatan di lingkungan …

Resmikan Gereja Katolik St. Petrus Rasul, Bupati Labuhanbatu Ajak Jaga Kerukunan

Hidayat Chan

15 Nov 2026

Post Views: 68 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., MKM., menghadiri pemberkatan dan peresmian Gereja Katolik Paroki St. Petrus Rasul Rantauprapat yang berlokasi di Jalan Pelita III, Kecamatan Rantau Utara, Minggu (15/11/2026). Dalam sambutannya, Bupati Maya Hasmita menyampaikan apresiasi dan rasa syukur yang mendalam atas rampungnya pembangunan rumah ibadah yang megah dan representatif tersebut. …

Bupati Ajak Partai Golkar Perkuat Sinergi dan Kemitraan, Dukung Percepatan Pembangunan Labuhanbatu

Hidayat Chan

15 Nov 2026

Post Views: 84 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., MKM., didampingi Wakil Bupati H. Jamri, ST., menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 yang berlangsung di Hall Permata Land Rantauprapat, Minggu (15/11). Pembukaan Musda XI tersebut dilakukan secara langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi …

Kategori Terpopuler