Farksi Menyetujui Ranferna RPIK Seluruh Farksi DPRD Batu Bara

PIRNAS.COM | BATU BARA – Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna pendapat akhir Fraksi tentang Ranperda RPIK Kabupaten Batu Bara tahun 2023-2043 di Ruang Rapat Paripurna DPRD. 29 Maret 2023.

Seluruh Fraksi menyatakan menerima dan menyetujui atas Ranperda RPIK Kabupaten Batu Bara 2023-2043, dalam kesempatan tersebut masing – masing Fraksi menyampaikan pendapat akhirnya.

Pembacaan hasil pendapat akhir dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan yang di bacakan Rizal Syahreza, SE, menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara tahun 2023-2043 untuk di sahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara.

Dilanjutkan dengan Fraksi Golkar yang dibacakan Rohadi, dalam pendapat akhirnya menyatakan juga menerima RAPERDA RPIK Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2023-2043 untuk ditindak lanjuti ketahap berikutnya dan menjadi Peraturan Daerah RPIK Kabupaten Batu Bara 2023-2043 .

Demikian Fraksi Gerindra dalam pendapat akhirnya yang dibacakan Ahmad Fahri Meliala, ST, menyatakan dapat menyetujui Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara tahun 2023-2043 ditetapkan menjadi Perda.

Sementara, Fraksi PAN dalam pendapat akhirnya yang dibacakan Chairul Bariyah SE, menyatakan menyetujui dengan catatan : Pertama, Terkait Tanah Timbul yang direncanakan masuk area reklamasi, agar dikaji ulang karena tidak terdaftar di Provinsi. Peraturan Daerah RT RW Kabupaten Batu Bara harus sinkron dengan peraturan Daerah RT RW Provinsi.

Maka dari itu Kata Chairul Bariyah, Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui bagian Pemerintah SETDA Kabupaten Batu Bara Wajib mendaftarkan Tanah Timbul yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) Reklamasi dalam Perda RT RW Kabupaten Batu Bara Sebagai Wilayah Administrative Kabupaten Batu Bara, Sesuai dengan Prosedur Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

Kedua lanjut Chairul Bariyah, Peraturan RT RW Kabupaten Batu Bara harus Sinkron dengan peraturan Daerah RT RW Provinsi, serta untuk KPI Reklamasi Perairan yang telah ditetapkan dalam Perda RT RW Kabupaten Batu Bara melakukan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan dalam Kawan Peruntukan Industri (KPI) ini harus mematuhi Peraturan Per Undang-Undangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah serta peraturan Presiden mengenai Reklamasi serta harus menunggu Revisi RT RW selesai dan memasukkan kedua Kawasan tersebut kedalam RT RW Provinsi Sumatra Utara.

(Az)