Undang Undang Sanksi Hukum Perjinahan Perlu Dikaji Ulang

PIRNAS.COM | LABUHANBATU – Maraknya tindak kejahatan perjinahan di Indonesia, yang kerap terjadi yang dilakukan dua jenis laki dan perempuan yang bukan muhkrim, sangat mengotori pandangan, serta menghancurkan mental anak bangsa memicu pada kebiasaan sehingga hampir menyerupai binatang.  Kerap terlihat didepan mata masalah perjinahan muncul dipermukaan hukum, namun kandas disebuah laporan saja (STPL).

Upaya membawa Indonesia harmonis yang sesuai inti pancasila, sehingga tercipta Indonesia damai santun dan bermarwah, upaya salah satunya adalah membina mentalitas mewujudkan kokohnya keimanan, Insya Allah akan tercipta rasa kesatuan, rasa was was, karena melanggar aturan hukum agama. Segala usaha dan upaya tidak bosan kita lakukan buat membawa Indonesia  nyaman dan bermatabat.

Miris melihat seorang lelaki (suami)  yang datang melaporkan atas kejadian bahwa istri telah melakukan jinah bersama seorang laki laki lain. Namun laporan tersebut banyak yang terdampar dan kandas di STPL (surat tanda pelaporan), disebabkan kurangnya alat bukti. Yang mana pihak unit perlindungan anak dan perempuan (PPA)  tetap meminta tbukti yang akurad, saksi yang melihat mereka melakukan perjinahan. Sementara, sudah jelas jelas tinggal bersama disuatu tempat, namun tidak cukup menjadi alat bukti.

Dengan penuh kesadaran hukum oleh masyarakat, guna pencegahan hal yang tidak diinginkan serta melanggar hukum atas kejadian yang menimpa korban, namun tandas tidak berarti. Pihak pelaksana hukum tetap meminta bukti akurat saksi melihat atau sebuah poto, atau vidio yang membuktikan mereka lakukan perjinahan. Emangnya perjinahan setara dengan pasar malam yang harus terlihat pada keramaian orang?  Yang namanya pencuri tetap berusaha terhindar dari pantauan.

Bilamana semua persayaratan telah memenuhi, ancaman hukuman hanya 9 bulan tahanan dan tergolong terpidana ringan (Tepiring). Jelas sanksi hukum tidak membuat efek jera bagi pelaku. Dimata masyarakat, undang undang perjinahan perlu dikaji ulang oleh pemerintah, karena undang undang tersebut sangat tidak diterima akal, atas kehancuran yang dirasakan pihak korban. Dan undang undang tersebut terindikasi impoten. Artinya sangat tidak berpihak pada kebenaran.

Pada kasus pelanggaran hukum lainnya, sudah sangat sepadan, namun undang undang perjinahan sangat tidak diterima akal. Padahal, perbuatan  tercela tersebut, sangat berpotensi pada kenyamana serta kehancuran masyarakat. Bila undang undang perjinahan tidak segera dikaji ulang oleh pemerintah, sangat dikhawatirkan membawa kehancuran dinegeri ini, mewarnai manusia berwatak binatang. Dari itu sangat perlu undang undang tersebut diralat serta diselaraskan.

(Rahmat siregar)