Angaran Dana Desa Pengerasan Jalan Menuju Sampuran Dikerjakan Diduga Asal Jadi

PIRNAS.COM | PALUTA – Warga Desa Aek Haruaya, Kecamatan Portibi, kabupaten Padang Lawas Utara, mengeluhkan pengerjaan proyek pengerasan jalan menuju sampuran yang dikerjakan dari anggaran Dana Desa yang di kelola Armada Siregar, diduga asal jadi dan tidak sesuai RAB.

Pasalnya proyek ini diduga tidak pernah memakai papan peroyek sampai selesai, jadi tidak tau berapa pagu anggarannya, dan menurut informasi yang didapat dari masyarakat Desa Aek Haruaya pengerasan jalan menuju sampuran yang melewati kantor balai Desa  itu tidak dapat dilalui kendaraan dan tidak ada gunanya.

“Menurut H. Amsaruddin Siregar (47) , salah seorang warga Desa Aek Haruaya, jalan yang dibangun kepala Desa itu sama sekali tidak ada gunanya padahal itu bangunan baru saja dibangun, kalau saya tidak salah itu anggaran Dana Desa tahun 2018”, tuturnya.

Dia juga mengatakan baru saja dilakukan pengerasan tapi terlihat jalan itu tidak seperi di bangun, kita memang tidak ahlihnya dalam pembangunan tapi sedikit banyak nya bisa membedakan bangunan yang bagus dengan bangunan asal jadi sehingga sulit untuk dilewati.

“Susah kali lewat dari jalan ini, padahal sebelum dilakukan pengerasan, jalan ini enak dilewati, tidak seperti sekarang, kalau kita lewat jalan ini serasa berjoget di atas sepeda motor karena jalannya banyak batu yang berserakan dan amburadul,” kata H. Amsaruddin Siregar, kamis (14/05/2020).

Adenan Naposo Siregar, yang merupakan warga setempat mengatakan hal senada, membenarkan bahwa jalan itu memang tidak nyaman untuk dilewati oleh pengendara yang melintas, karena banyak didapati bebatuan yang tidak merata dan bergelembung seperti jalan yang tak pernah di kerjakan.

“Kemarin sebelum dibuat pengerasan di jalan ini, jalannya masih enak dilalui walau pun setapak tapi enak di lalui sepeda motor, tidak seperti sekarang banyak batu-batunya dan susah di lewati,” katanya.

Harapan masyarakat agar Inspektorat Padang Lawas Utara dan Kejari Padang Lawas Utara dan PEMDES agar segera mengaudit segala jenis pekerjaan Dana Desa dari 2016 sampai dengan 2019.

“Kita menduga kepala Desa Aek Haruaya menyalagunakan jabatannya dalam mengunakan Dana Desa untuk memperkaya diri sendiri”, ujar Adenan.

“Kita sudah layangkan surat kepada Inspektorat tanggal 20 April agar kepala Desa tersebut di periksa dan di audit seluruh pekerjaan yang di kerjakannya melalui Dana Desa, sebagai dasar hukumnya Pasal 108 KUHAP, Pasal 41 jo 42 UU No 31 Tahun 1999 jo PP No. 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”, tambahnya.

(TIM)