Konflik Sesama Penggarap Kelompok Tani Minta Mediasi Ke BPSKL Wilayah Sumut

PIRNAS.COM | ASAHAN – Kelompok Tani Perjuangan Bandar Pasir Mandoge Asahan minta Mediasi kepada BPSKL Wilayah Sumut untuk penyelesaian konflik internal sesama penggarap demikian informasi yang diberikan kepada media pada hari Kamis (24/9/2020).

Mengenai hal mediasi kelompok itu (LKLH siap untuk mendampingi Kelompok Tani untuk peroleh izin Perhutanan sosial). Rapat itu melakukan kajian pembahasan tindak lanjut usulan IUPHKM (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan) yang diusulkan oleh Kelompok Tani Perjuangan Desa Huta Bagasan Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Kelompok Tani telah membuat surat usulan IUPHKM Nomor.007/perjuangan /2018 tanggal 7 Januari 2018 perihal permohonan IUPHKM, surat usulan IUPHKM No.011/KP-GTP/II/2020 tanggal 3 Maret 2020 perihal tindak lanjut pengusulan IUPHKM a.n Kelompok Tani Perjuangan, surat kelompok Tani Perjuangan No.018/KP-GTP/IV/2020 tanggal 9 April 2020 perihal melengkapi persyaratan pengusulan IUPHKM a.n Kelompok Tani Perjuangan seluas (kurang lebih) 2.332 Ha di kawasan hutan Reg.1/A Tormatutung Desa Huta Bagasan.

Rapat ini untuk menindaklanjuti arahan dari Menteri Lingteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berdasarkan Surat Direktorat Penyiapan kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.S.238/PHKm/PKPS/PSK.0/5/2020 tanggal 12 Mei 2020 hal Hasil Verifikasi Administrasi.

Rapat yang digelar dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wil Sumatera Mohammad Rizal Pahlevi, SE., M.Si. Saat diruang rapat BPSKL Wil Sumatera Jln. SM Raja Medan, kepala balai mengatakan bahwa Perhutanan sosial adalah suatu solusi untuk meredam komplik tenurial kawasan hutan baik antara sesama penggarap maupun dengan perusahaan yang telah memegang hak di kawasan hutan, dan Balai PSKL Wil Sumatera menyambut baik tujuan Kel. Tani Perjuangan dalam mengurus aspek legal pengelolaan Hutan secara sosial melalui IUPHKM.

Dala rapat tersebut turut hadir ketua DPN LKLH (Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup ) sebagai pendampingan kelompok Tani Perjuangan yakni Bapak M. Sofian Damanik dan Bapak Irmansyah, SE., dari PT. Iqtishad Consultan Indonesia serta bapak Irwanto yang juga sebagai Kordinator Bidang Jasa Lingkungan Di DPN LKLH.

Menyikapi hal itu DPN LKLH meminta kepada BPSKL Wil. Sumatera, “agar tetap memberikan peluang dalam pembagian zona dalam IUPHKM yakni adanya zona Konservasi sebagai zona lindung untuk penyangga kehidupan terhadap resapan air dan erosi. Disamping itu juga agar adanya zona pemanfaatan sebagai sumber kehidupan para anggota Kel Tani Perjuangan yang menjadi mata pencaharian sebagai petani yang telah memanfaatkan HHBK (hasil Hutan bukan Kayu )”. Ungkap Damanik.

Sambungnya lagi, “bahwa dalam kesempatan itu pengurus kelompok Tani Perjuangan Bapak Pardamean Manurung sebagai ketua didampingi oleh M. Yusuf Manurung dan Khomis Sirait dan anggota Tria RM, Wiji Sinaga, Arwan juga meminta kepada BPSKL Wilayah Sumatera agar dapat memfasilitasi usulan IUPHKM serta menyelesaikan konflik internal di Kel. Tani Perjuangan yang mana telah adanya usulan IUPHKM atas nama Kel tani Hijau lestari yang pengurusnya juga masih anggota kelompok Tani Perjuangan, inilah tujuan kami meminta rapat pertemuan ini agar adanya mediasi antar Kelompok Tani Perjuangan dengan Kel Tani Hijau Lestari untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat begitu ungkapan P. Manurung.

Ketua DPN LKLH sebagai pendamping juga menjelaskan bahwa lokasi garapan di Desa Hutabagasan ini adalah milik Kel. Tani Perjuangan, hal ini telah ditegaskan dalam Putusan MA RI No.37/Pid.B/LH/2019 /PN Kis yang telah berkekuatan hukum tetap (Incrah).

“Tanah garapan perkebunan ini ditegaskan lagi oleh Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Surat Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI No.S.153/KUH/PKHWI/PLA.2/4/2020 tanggal 23 April 2020 perihal tanggapan atas konfirmasi Status Kawasan Hutan, garapan Kel. Tani Perjuangan berada di dalam HPK dan HL dan Dirjen PDASHL juga telah memberikan bantuan Bibit penghijauan sebanyak 5000 bibit berdasarkan Berita Acara (BA) No.BA.90/BPDASHLAB-4/2020 tentang serah terima bantuan Bibit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI melalui BPDAS-HL Asahan Barumun Di Pematang Siantar”. Katanya.

(DM)