Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara Jangan Cari Alasan Sosialisasi Merampok Uang Rakyat

PIRNAS.COM | PALUTA – Sejalan dengan Bimtek di Medan terhadap 1930 lebih warga Kabupaten Padang Lawas Utara dengan biaya Rp.25 Miliar lebih di gelontorkan melalui 386 desa di 12 Kecamatan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kejam perlakuan yang di selenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai ujung tombak kegiatan dipimpin oleh Kepala Dinas PMD, dan Camat membuat Kepala Desa sudah barang tentu instruksi tersebut dari pimpinan masing-masing, hal itu tak mungkin dapat di pungkiri tutur Akhiruddin Siregar sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemburu Pelaku Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (DPC.LPP-TIPIKOR RI) di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Beliau memastikan hal tersebut di perjelas dengan beberapa Reliable berita yang tidak ada sanggahan dari berbagai pihak sebagai penyelenggara atau sebagai penanggungjawab di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Selain dari terbitan media yang tidak disanggah ada pula terdapat bukti surat bahwa kepala desa diperintahkan mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak ada di dalam Musdes sebagaimana dasar kepala desa dapat menggunakan atau memanfaatkan dana desa di dasari dari Musdes yang di tuangkan di APBDes, hingga berita ini di relis Bupati Kabupaten Padang lawas Utara belum dapat di temui dimintai keterangan tentang sosialisasi yang di selenggarakan oleh kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara di Kecamatan Portibi.

Belum lagi sosialisasi yang di selenggarakan Oleh Polres Tapanuli Selatan di Kecamatan Dolok tepatnya di Ruang kelas SMPN 1 SIPIONGOT serta di ruang kelas SMAN 1 Dolok di kecamatan Dolok Sipiongot.

Yang menjadi dasar bagi Ketua DPC.LPP-TIPIKOR RI menuding pihak Kejaksaan dan Polres Tapanuli Selatan menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya adalah melakukan sosialisasi secara global di masing-masing Kecamatan dengan peserta masing-masing desa 2 orang selama 2 jam tatap muka dalam sosialisasi tersebut.

Padahal menurut Akhiruddin Siregar sebagai Ketua DPC.LPP-TIPIKOR RI menerangkan sosialisasi tersebut harusnya di lakukan di desa masing-masing dengan peserta 15 orang selama minimal 4 jam waktu yang di sediakan bagi masing-masing narasumber atau tutor sosialisasi.

Namun yang di lakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Polres Tapanuli Selatan di tempat terpisah sangat di luar aturan dan peraturan sehingga dapat di katakan penegak hukum melanggar peraturan yang di sosialisasikan penegak hukum itu sendiri, bila dikatakan Hal tersebut adalah kelakuan oknum namun di dalam lampiran spanduk atau buku petunjuk sosialisasi jelas di situ terlihat Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara serta Polres Tapanuli Selatan.

Bila Penegak Hukum sudah jelas melanggar peraturan dan aturan tidak menghukum diri maka dapat di simpulkan di penegak hukum itu tidak dapat melakukan penegakan hukum yang adil dan bijaksana. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap dana yang di kucurkan dengan melanggar aturan sebagai dana sosialisasi? dapatkah masyarakat mengadili penegak hukum yang melanggar aturan jika penegak hukum yang ada di daerah secara bersama-sama dalam waktu yang berbeda melakukan kegiatan merugikan negara melanggar aturan menguntungkan diri atau kelompok dari uang Negara.

Dalam hal ini kuat dugaan bukanlah suatu pendidikan atau contoh yang baik di pertontonkan di Kabupaten Padang Lawas Utara, namun kegiatan-kegiatan diluar hasil musyawarah desa dengan menggunakan dana desa demi mengambil bagian masing-masing. Tidak malukah Kejari Paluta serta Kapolres Tapsel dengan Kejadian ini? dimana tanggungjawab Bupati Paluta sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara serta sebagai penanggung jawab mutlak maju mundurnya wibawa Paluta di mata Publik.

Ketua DPC.LPP-TIPIKOR RI berharap jika Provinsi Dan Kabupaten Kota Penegak hukumnya diam melihat uang warga Paluta di rampok terang-terangan penegak hukum mana lagi yang akan menjadi tempat warga Paluta berkeluh kesah berharap keadilan itu ada di tengah-tengah hukum yang ada.

(PHAS)