Berangkatkan Jamaah Haji Secara Independen Aceh Berpeluang

PIRNAS.COM | Aceh– Senator asal Aceh, HM Fadhil Rahmi, Lc, menilai, kebijakan pemerintah yang meniadakan pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 2020 harus disikapi secara arif dan bijaksana. Pemerintah Aceh diharapkan lebih fokus berbenah dan menyempurnakan regulasi yang memungkinkan Aceh untuk memberangkatkan jamaah haji secara independen.

“Aceh bisa memberangkatkan haji secara terpisah dari haji nasional. Celahnya merujuk ke regulasinya Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dalam pasal 16 poin 2 huruf e,” kata anggota DPD-RI Asal Aceh, Tgk. Fadhil Rachmi, Lc, atau Syech Fadhil, dalam siaran pers yang diterima Wartawan, Selasa (16/6).

Dalam pasal 16 poin 2 disebutkan, urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi (a) penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama (b) penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam.

Kemudian, poin (c) penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam, dan (d) peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh. Lalu lanjut Syech Fadhil, pada poin (e) disebutkan, penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Jadi poin ini memungkinkan untuk kita untuk melaksanakan keberangkatan jamaah haji secara independen,” tutur Syech Fadhil yang juga Anggota Komite III DPD-RI yang juga membidangi agama ini.

Syech Fadhil juga berpendapat, legislatif dan eksekutif Aceh bisa menyempurnakan regulasi yang sudah ada maupun yang masih kurang untuk lebih optimal memberangkatkan jamaah secara independen di tahun mendatang.

“Harapan kita Rancanangan Qanun (Raqan) Haji dan Umrah yang sedang disiapkan saat ini harus fokus untuk mengadopsi isi pasal 16 UUPA tersebut. Jangan hanya sebagai Raqan yang menyiplak UU Haji yang menjadi regulasi nasional,” tutur Syech Fadhil.

Untuk merealisasi kemungkinan perlaksanaan haji independen yang menjadi kewenangan Aceh di bidang Keistimewaan Aceh, Syech Fadhil menambahkan, perlu adanya kajian yang lebih dalam.

Aceh Miliki Histori Tersendiri Dengan Arab Saudi
“Nah, karena tahun ini pemerintah Arab Saudi tidak menerima jamaah haji dengan alasan wabah COVID-19, ini menjadi momen bagi Aceh untuk mewujudkan rencana tadi. Aturan disiapkan, termasuk melobi kuota haji yang terpisah dari nasional ke Arab Saudi,” terang Syech Fadhil.

Pemberangkatan jamaah haji asal Aceh terpisah dari nasional, sambung alumni Al-Azhar ini, sangat memungkinkan, karena Aceh memiliki histori tersendiri dengan Arab Saudi, salah satunya keberadaan Baitul Asyi di Arab Saudi.

“Jadi, berbicara Aceh tidak asing dan yang perlu sekarang adalah bekerjasama para pihak-pihak terkait di Aceh,” tutup Syech Fadhil.

(Jeans h/b11)