Ratusan Massa LSM PKR-N Geruduk Kantor Kementrian PUPR Dan Membentangkan Spanduk Sepanjang 20 Meter Menuntut  Buka Harga Ganti Rugi Lahan Tol Pekanbaru-Dumai Secara Tranparans

PIRNAS.ORG & PIRNAS.COM | JAKARTA – Ratusan massa dari Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Pilar Kesejahteraan Rakyat Nasional (LSM PKR-N) Riau menggelar aksi di depan gedung Kementrian PUPR Senin (25/11/2019) terkait masalah ganti rugi tanah/lahan Bpk Suwitno Lumban Batu yang di jadikan pembangunan jalan tol di Dusun Kandis Godang, Kelurahan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau dan sekitarnya. hal ini dikatakan Novan Hariyadi selaku Ketua DPW LSM PKR-N Riau.

Novan menyampaikan, “Kami meminta kepada Kementerian PUPR untuk membuka lebel harga secara terang benderang atas ganti rugi tanah/lahan masyarakat yang dijadikan pembangunan jalan tol, dan juga mempertanyakan apa alasan pihak Kementerian PUPR membayar ganti rugi lahan milik masyarakat Dusun Kandis Godang Kelurahan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau dan sekitarnya dengan harga yang berpariasi dan sebagian masyarakat juga bahkan belum ada yang menerima sampai saat ini”, ucapnya dengan geram.

Tambah Novan, “Kami sangat berharap kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo untuk dapat menyelesaikan persoalan yang menimpa masyarakat ini, sesuai apa yang pernah beliau sampaikan dengan Ganti Untung terhadap penyelesain terkait lahan masyarakat yang terkena untuk pengembangan jalan tol untuk kepentingan bersama, artinya apa yang disampaikan beliau tujuanya untuk mensejahterakan rakyatnya, nyatanya dari pihak panitia pelaksana pengembangan jalan tol tidak mengindahkan terkait program dari Bapak Presiden Joko Widodo, dan dengan apa yang kami sampaikan hari ini semoga beliau (Presiden RI) dapat langsung mendengarkan aspirasi  kami”, harap Novan.

Dalam kesempatan yang sama Syahrizal Pane selaku Sekjen LSM DPW PKR-N Riau juga menyampaikan, “Sangat menyayangkan atas kinerja para pihak pemerintah khususnya dari panitia pelaksana pengembangan jalan tol, seharusnya lebih memperhatikan masyarakat dengan tujuan mensejahterakan warga yang lahanya terkena pengembangan jalan tol tersebut.

Lanjut Syahrizal, “Seperti tanah/lahan saya yang juga akan diganti rugi sampai  sudah melalui proses hukum sampai ke Mahkamah Agung sampai  saat ini belum ada realisasinya, dan saya menuntut hak ganti rugi bukan diatas harga yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana pengembangan jalan tol tapi harus dengan sewajarnyalah”, ucapnya dengan kesal.

Mukmin selaku Kordinator aksi ini menyampaikan dalam orasinya, “kami hadir disini untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat, adapun yang kami tuntut sebagai berikut:
*meminta kepada kementerian PUPR untuk membuka lebel harga yang sebenarnya atas ganti rugi lahan masyarakat yang dijadikan pembangunan jalan tol di Dusun Kandis Godang, Kelurahan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau.

*Mempertanyakan apa alasan menteri PUPR membayar ganti rugi lahan masyarakat Dusun Kandis Godang, Kelurahan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau dan sekitarnya dengan harga berpariasi dan sebagian masyarakat tidak terima sedangkan pembangunan tersebut guna untuk bisnis antara pemerintah dengan pihak swasta.

*meminta kepada pemerintah atas pembangunan jalan tol jangan sampai merugikan masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan tersebut kalau memang tujuan pembangunan jalan tol untuk kesejahteraan/memperlancar roda perekonomian”, ucap Mukmin dengan tegas.

Mukmin juga menambahkan, “dengan berdirinya kami hari ini di depan kantor Kementrian PUPR agar apa yang kami sampaikan besar harapan kami semua bisa ikut berpartisipasi demi menegakkan hukum yang adil seadil-adilnya di negeri ini”, tutupnya,

Reporter : Eko Saputro