Arogansi Oknum Satpam RSUD Rantauprapat: Halangi Wartawan Cari Informasi, Manajemen Malah Bungkam!

LABUHANBATU,PIRNAS.COM– Kinerja satuan pengamanan (Satpam) RSUD Rantauprapat kini menjadi sorotan tajam, sebagaimana dilansir oleh media “BerswaraFakta.com”.

Seorang oknum satpam diduga kuat melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menghalangi tugas jurnalistik wartawan yang hendak menggali informasi akurat pada Sabtu (10/10/2026) sekitar pukul 13.02 WIB.

Aksi pencegatan ini memicu kecaman keras oleh beberapa kalangan wartawan, karena dinilai mengebiri kemerdekaan pers dan merampas hak publik untuk mendapatkan informasi.

Peristiwa ini bermula saat wartawan media online inisial AR, yang bersangkutan mendatangi RSUD Rantauprapat untuk menjalankan tugas jurnalistiknya.

Ia berniat mencari informasi resmi dan meminta konfirmasi mengenai kondisi medis korban yang diduga terkena luka tembak di kawasan perkebunan kelapa sawit PT Perkebunan Milano, Cabang Dua Estate, Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah.

Namun, alih-alih mendapatkan pelayanan informasi yang profesional, wartawan tersebut justru langsung dihadang dan dilarang keras oleh oknum satpam yang berjaga.

“Saat saya hendak masuk dan meminta konfirmasi terkait kondisi korban penembakan Panai Tengah, saya langsung dicegat dan dilarang meliput oleh oknum satpam,” ungkap wartawan tersebut dengan kecewa.

Tindakan sewenang-wenang oknum satpam ini diduga kuat menabrak aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menjamin hak pers nasional dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi (Pasal 4 ayat 3).

Lebih jauh lagi, Pasal 18 ayat (1) UU Pers secara eksplisit mengatur sanksi pidana berat bagi siapapun yang sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Meski rumah sakit memiliki SOP internal terkait privasi pasien, tindakan pencegatan total tanpa memberikan jalur komunikasi resmi dinilai sebagai bentuk arogansi sektoral yang tidak proporsional.

Ironisnya, sikap represif di lapangan ini diperparah dengan mentalitas bungkam yang ditunjukkan oleh jajaran manajemen RSUD Rantauprapat.

Pihak redaksi “BerswaraFakta” dilaporkan telah mencoba menghubungi A., yang menjabat sebagai Kepala Bagian Sekretariat unit pelayanan RSUD Rantauprapat, untuk meminta klarifikasi atas tindakan anggotanya.

Sikap bungkam manajemen ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat: Apakah aksi penghalangan oleh oknum satpam tersebut merupakan inisiatif pribadi yang over-akting, atau justru merupakan kebijakan institusional terstruktur untuk menutupi informasi dari publik?

Kasus penembakan di Panai Tengah merupakan isu pidana serius yang menarik perhatian masyarakat luas. Publik berhak tahu bagaimana kondisi korban dan sejauh mana penanganan yang dilakukan.

Hingga saat ini, dugaan pelanggaran hukum oleh oknum satpam RSUD Rantauprapat ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Pihak redaksi menegaskan akan terus mengejar konfirmasi langsung dari Direktur RSUD Rantauprapat dan bagian Humas agar duduk perkara menjadi benderang.

Jika terbukti ada unsur kesengajaan dan perintah sistematis untuk menghalangi kemerdekaan pers, pihak media menyatakan tidak akan segan-segan membawa kasus ini ke Dewan Pers serta melaporkan oknum satpam dan manajemen RSUD Rantauprapat ke aparat penegak hukum.

Laporan : HIDAYAT