MPK Sumut : “Diduga Selewengkan Anggaran PKBM Disdik Labuhanbatu Rp 2,5 Milyar. Minta Diperiksa

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | LABUHANBATU – Mahasiswa Peduli Keadilan Sumatera Utara (MPK – SUMUT) menilai, bahwa oknum pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, diduga terlibat menyelewengkan anggaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se Kabupaten Labuhanbatu Rp 2,5 milyar tersebut.

“Pihak penegak hukum harus segera menindak tegas pejabat yang di duga bermain dengan uang Negara”. Demikian dikatakan oleh Ketua MPK Sumut Apandi Hasyim kepada awak media, PIRNAS.COM, Kamis (9/4/2020).

Menurut Ketua MPK Sumut, bahwa oknum pejabat Dinas Pendidikan Labuhanbatu, tidak transparan dalam hal pengelolaan anggaran PKBM se Kabupaten Labuhanbatu. Sehingga menimbulkan berbagai problem di berbagai kalangan Mahasiswa, khususnya mahasiswa peduli keadilan sumatera utara.

Apandi selaku Ketua MPK Sumut menyayangkan terkait dugaan penyelewengan dan penyimpangan anggaran PKBM yang diperuntukkan bagi masyarakat peserta kejar paket C setara SLTA (SMA) tersebut.

“Kami dari mahasiswa peduli keadilan sumatera utara meminta Aparat Penegak Hukum yaitu Kapolda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ( Kejatisu ), agar tidak tinggal diam terkait dugaan penyelewengan anggaran PKBM tersebut, kita meminta Kapoldasu dan kejatisu agar memeriksa oknum-oknum terkait dalam dugaan penyelewengan anggaran yang tertuang didalam APBD Pemkab Labuhanbatu TA 2019 lalu dengan nilai pagu (DPA) sebesar Rp 2,5 milyar tersebut”, katanya tegas.

Menurut Apandi lagi, kita ketahui bersama, bahwa anggaran PKBM itu adalah di peruntukkan untuk penyelenggara kejar paket A,B dan C untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap warga belajar sehingga dapat memiliki pengetahuan , keterampilan, dengan Anggaran Rp 2,5 M T.A 2019.

Lanjut Apandi, kami dari mahasiswa peduli keadilan sumatera utara mempertanyakan anggaran PKBM, Rp 2,5 m tersebut di peruntukkan untuk apa saja.

“Kami meminta kepada oknum Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Saipul Azhar Siregar dan oknum Kabid Formal dan Non Formal Nur Eko Setiyawati SP.d, agar membuka ke publik terkait anggaran PKBM se Kabupaten Labuhanbatu tersebut siapa saja penerima bantuan nya. Bila tidak, dalam waktu dekat ini, MPK Sumut akan segera melaporkan dugaan penyelewengan anggaran PKBM sebesar Rp 2,5 milyar dimaksud. Dan, juga meminta kepada pihak DPRD Labuhanbatu yang membidangi Pendidikan agar pro aktif untuk melaku pengawasan terkait mata anggaran PKBM Rp 2,5 milyar didalam pos anggaran Dinas Pendidikan Labuhanbatu”, pinta Ketua MPK Sumut Apandi secara tegas.

Sebelumnya diberitakan, bahwa oknum pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu diduga “Legalkan Pungli”, dengan masyarakat sebagai peserta Didik kejar paket C dikenakan pembayaran bervariasi antara sebesar Rp 2 juta rupiah sampai dengan dengan 3 juta rupiah, bahkan lebih.
Pembayaran tersebut melalui pengusaha swasta yaitu PKBM sebagai penyelenggara kejar paket A, B dan C.
Namun, dasar landasan payung hukumnya serta aturannya, diwajibkan membayar kejar paket C lulus setara SLTA (SMA) bagi masyarakat tersebut, tidak ada payung hukumnya.

(Mortan)