Home » Hukum » MASSA PKR-N DAN PP GAM SUMUT SERTA AMPK LAKUKAN AKSI LANJUTAN DI KEMENTRIAN ART/BPN MEMINTA DENGAN TEGAS UKUR ULANG HGU PT SHJ

MASSA PKR-N DAN PP GAM SUMUT SERTA AMPK LAKUKAN AKSI LANJUTAN DI KEMENTRIAN ART/BPN MEMINTA DENGAN TEGAS UKUR ULANG HGU PT SHJ

Pirnas.com 06 Nov 2019

Jakarta, pirnas.org & pirnas.com | Dalam upaya pemberantasan kesenjangan pembangunan merupakan tugas bersama kita sebagai anak bangsa. pemerintah merupakan hal yang utama yang wajib mereka kerjakan. Namun, bagi kita sebagai masyarakat sipil upaya pengawasan setiap pembangunan di Negeri ini merupakan kewajiban kita bersama dalam upaya mensukseskan pembangunan Indonesia dan mensejahterakan kehidupan bangsa.

Maka sebagai komitmen DPP PKR-N DAN PP GAM SUMUT DAN AMPK hari ini rabu (6/11/2019) berorasi di Kementrian ATR/BPN untuk menyuarakan dan menyampaikan aspirasi sebab banyak hal yang harus di awasi agar tidak melenceng dari tujuan utama diantaranya perkara tumpang tindih perizinan.

Novan Haryadi selaku Ketua tim PKR-N menyatakan, mereka menyoroti dan menyuarakan seperti yang dialami masyarakat desa Pare-Pare Hilir Kec. Marbau, Kab.Labura, Prov. Sumut. berdasarkan data dan laporan masyarakat di lapangan.

“Bahwa PT. SERBA HUTA JAYA (SHJ) melakukan eksekusi lahan kelapa sawit dan kampung masyarakat desa Sipare-Pare Hilir kurang lebih 63 H. yang sudah di eksekusi, Kami menilai eksekusi yang di lakukan PT. SHJ tersebut tidak tepat  sasaran lokasinya”, ucapnya.

Lanjut Novan, “Atas dasar itu kami berharap kepada Bapak Joko Widodo selaku Presiden RI bisa menjadi penengah dari permasalahan tersebut dan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI segera mengukur ulang atas izin HGU PT. SHJ khususnya di desa  Sipare-Pare Hilir,” tegasnya. 

Mukmin dari AMPK dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan “Oleh karena itu kami dari DPP PKR-N, PP GAM DAN AMPK mendesak Bpk. Presiden Joko Widodo dan kementerian ATR/BPN untuk segera mendatangi lokasi lahan masyarakat yang telah di eksekusi oleh PT. SHJ dan mengukur ulang izin HGU PT. SHJ, maka kami hari ini melakukan aksi demonstrasi ini di depan Gedung Kementerian Agraria Tata Ruang/ BPN”, tuturnya. 


 
Zuhri selaku kordinator aksi damai ini dalam orasinya menyampaikan mungkin sudah beberapa kali kami lakukan aksi dan kali ini kami bentangkan sepanduk sepanjang 20 meter agar semua pihak mengetahuinya, dan kami meminta pada beberapa pihak dengan rincian tuntutan  sebagai berikut :

1. Meminta Bapak Joko Widodo Presiden RI segara menggunakan hak istimewa atas lahan masyarakat desa si pare-pare hilir yang telah dieksekusi oleh PT. SHJ.
2. meminta kementerian ATR/BPN segera ukur ulang lahan HGU PT. SHJ, seandainya hal ini juga tidak ada tanggapan kami lakukan aksi lagi dengan massa yang lebih banyak lagi, “kata Zuhri,

(Tim) 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Berita Terkait
Kiamat Desak Kejari Labuhanbatu Tindaklanjuti Perintah Hakim Tipikor Untuk Memeriksa Muhammad Ridwan Dalimunthe

Hidayat Chan

03 Des 2025

Post Views: 80 Labuhanbatu||PIRNAS.COM-Lembaga Koalisi Independen Anti Mafia Terstruktur (Kiamat) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu untuk menindaklanjuti perintah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait permintaan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) memeriksa Muhammad Ridwan Dalimunthe, yang diketahui merupakan menantu mantan Bupati Labuhanbatu, Tengku Milwan. Desakan tersebut disampaikan Kiamat melalui pernyataan resmi pada aksi unjuk …

Gaji Tak Dibayar, PTPN IV Kebun Gunung Pamela Dinilai Langgar Hak Pekerja

Hidayat Chan

29 Nov 2025

Post Views: 96 Serdang Bedagai|PIRNAS.COM-Manajemen PTPN IV Regional 1 Kebun Gunung Pamela kembali menjadi sorotan setelah diduga tidak membayarkan gaji salah seorang karyawannya, Pardomuan Zebfri Panjaitan, yang bekerja sebagai petugas keamanan (security). Kasus ini mencuat di tengah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang saat ini masih berjalan di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten …

Maraknya Edaran Rokok Tanpa Cukai Di Kecamatan Silangkitang Labusel APH Di Minta Bertindak

Hidayat Chan

16 Agu 2025

Post Views: 265 PIRNAS.COM||Labuhanbatu -Peredaran rokok tanpa pita cukai (rokok ilegal) semakin marak di kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu selatan, Sumatera Utara. Produk yang diduga diselundupkan dari luar provinsi ini laris manis di pasaran karena harganya jauh lebih murah dibanding rokok resmi. Seorang konsumen bernama Edu, yang ditemui pada Jumat (8/6/2025), mengaku sudah setahun terakhir menjadi …

Upaya Mediasi Pasal Penyerobotan Tanah Milik Yahya Viktor Siregar Belum Ada Titik Temu 

Hidayat Chan

06 Agu 2025

Post Views: 256 PIRNAS.COM||Labuhanbatu -Upaya mediasi atas dugaan penyerobotan tanah milik Yahya Viktor Siregar (72) di Desa kampung Padang, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berakhir buntu. Terlapor berinisial DS tidak mampu menunjukkan satu pun bukti sah kepemilikan lahan yang diperebutkan. Mediasi yang digelar di Aula Kantor Kepala Desa Kampung Padang pada Selasa (5/8/2025), atas inisiatif pemerintah …

Yahya Viktor Siregar  Lapor Ke Polres Labuhanbatu Atas Lahannya di Klaim DS Belum Diproses PolisiL

Hidayat Chan

22 Jul 2025

Post Views: 206 Labuhanbatu|| PIRNAS.COM-Yahya Viktor Siregar (72), warga Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, meminta keadilan atas dugaan penyerobotan tanah miliknya yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan hukum, meski sudah dilaporkan secara resmi ke Polres Labuhanbatu. Permintaan keadilan itu disampaikan Yahya saat berbincang dengan awak media di salah satu warung kopi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bakaran …

Kejari Labuhanbatu Tahan Kadis Pengendalian Kependudukan dan KB Terkait Dugaan Korupsi

Hidayat Chan

17 Jul 2025

Post Views: 212 PIRNAS.COM||Labuhanbatu-Beredar informasi Pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu melakukan penahanan terhadap Kadis Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana berisial M, setelah dilakukan pemeriksaan Selasa (15/7) oleh pihak Penyidik Kejaksaan terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi. Selain M, turut ditahan lima orang lainnya yang diduga sebagai rekanan dalam kasus ini. Mereka masing-masing berinisial ASP, PRM, …

Kategori Terpopuler