Home » Hukum » LSM PKR-N LAPORKAN PT SHJ KE PRESIDEN JOKOWI DAN  KLHK DAN KEMENTERIAN ANGRARIA DAN TATA RUANG / BPN ATAS EKSEKUSI LAHAN MASYARAKAT DI DESA PARE-PARE HILIR KABUPATEN LABURA

LSM PKR-N LAPORKAN PT SHJ KE PRESIDEN JOKOWI DAN  KLHK DAN KEMENTERIAN ANGRARIA DAN TATA RUANG / BPN ATAS EKSEKUSI LAHAN MASYARAKAT DI DESA PARE-PARE HILIR KABUPATEN LABURA

Pirnas.com 28 Okt 2019

Labura, pirnas.org & pirnas.com | Terkait kebun masyarakat yang telah dieksekusi oleh PT. SHJ yang berada di Desa Pare-Pare Hilir seluas KURANG LEBIH 60 Ha. yang dianggap tidak sesuai  berdasarkan keputusan dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mana lahan yang akan dieksekusi berada Di Desa Sumber Mulyo tapi realitanya di lapangan yang dieksekusi di Desa Pare-Pare Hilir.

Dengan ini LSM Pilar Kesejahteraan Rakyat Nasioanal (PKR-N)  melaporkan pihak terkait ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kementerian Anggararia dan Tata Ruang / BPN untuk diukur ulang, Hal ini disampaikan Mukmin, dan Novan Haryadi, senin (28/10/2019) di Jakarta.

“Kita sudah membuat laporan ke Kementrian Lingkungan Hidup  Dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN terkait hal yang sangat merugikan masyarakat Desa Pare-pare Hilir ini, Tidak hanya itu yang membuat kita bingung jelasnya sudah melewati perbatasan yang telah ditetepkan dan tidak sesuai lagi dengan SK MENDAGRI tentang HGU No:60/HGU/DA/88 tertanggal 25 Juli 1988 berdasarkan surat Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara tertanggal 30 April 1988 beserta Peta Situasi No:31/1988 yang telah menetapkan luas areal 4.381,74 Ha. dan batas-batas areal (Konsensi) dengan Desa Sipare-Pare Hilir”, jelas Mukmin sebagai koordinator aksi.

Mukmin juga mengatakan, “adapun laporan yang kami buat hanya untuk membantu masyarakat yang telah dirugikan sebagai berikut :

1. Dari sekian banyak masyarakat yang mempunyai  lahan yang lagi berperkara dengan pihak PT SHJ sudah ada yang memegang atau sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) dan telah membayar pajak

2. Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Sertifikat  tanda bukti hak pada tahun 1996 kepada masyarakat, di atas lahan yang lagi sengketa atau perkara dengan pihak PT SHJ melalui kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

3. PT SHJ merasa mempunyai hak yang sama seperti ijin HGU

4. Berita acara eksekusi PT SHJ dalam surat penetapanya tertanggal 8 Agustus 2019 atas lahan  yang diduduki masyarakat,  dan sampai saat ini sudah 60 Ha lebih yang sudah di eksekusi oleh pihak PT SHJ

“Maka dari itu kami membuat laporan ke Pak Presiden, Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk turun melihat persoalan yang menimpa masyarakat Desa Pare-Pare Hilir yang sudah di rugikan oleh PT SHJ tersebut”, ucapnya, (TIM)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Berita Terkait
Ada Apa Dengan Kadis Perhubungan Labura, Penganti Pj.Batu Bara..?????

Harsusilawati

16 Jun 2024

Post Views: 13       Pirnas.com | Batu Bara – Isu pergantian Pj Bupati Batubara Nizhamul, SE, MM kepada H. Heri Wahyu Marpaung, S.STP, M.AP tidak habis-habisnya menjadi perbincangan Publik Kabupaten Batu Bara, Sabtu (15/06/2024). Namun ada hal yang menarik terkait rekam jejak calon Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara itu, terkait pernah beliau menjadi …

Apresiasi Untuk Kejaksaan Negeri Brebes Telah Berhasil Mengungkap Kasus Penyimpangan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)

Harsusilawati

15 Jun 2024

Post Views: 20   Pirnas.com | Brebes Jateng – Dikutif dari pemberitaan beberapa media online, ternyata Kejaksaan Negeri Brebes behasil melakukan penegakan hukum terhadap para oknum pelaku penyalagunaan uang pungutan pajak yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.238.848.621, Pelaku inisal S Kepala Dusun (Kadus) IV Anggota KOPAK Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, sudah di tetapkan …

Bareskrim Polri Gerebek Pabrik Ekstasi di Medan, 2 Wanita dan 3 Pria Ditangkap

Ades

13 Jun 2024

Post Views: 33 Pirnas.com | Medan – Direktorat Reserse Narkotika Bareskrim Polri bersama dengan Polda Sumut menggerebek ruko empat lantai di Jalan Jumhana No 136 C, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Medan Area, Kota Medan pada Selasa 11 Juni 2024 lalu. Dalam pengukapan itu polisi mengamankan lima orang tersangka, mulai dari pemilik pabrik hingga kurir narkotika jenis …

Tangkap Para Pelaku Penggelapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Diduga Terjadi di Desa Tembong Raja Kabupaten Brebes

Harsusilawati

12 Jun 2024

Post Views: 30 Pirnas.com | Brebes Jateng –        Tangkap Para Pelaku Penggelapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Diduga Terjadi di Desa Tembong Raja Kabupaten Brebes. Dugaan itu diperkuat setelah Tim melakukan Konfirmasi dengan Kepala Desa Tembong Raja melalui Via WhatsApp, Jumaat 07/06/2024 mengingat sudah beberapa kali Tim menghubungi untuk melakukan Konfirmasi secara …

Ketua DPRD Madina Jadi Tersangka Kasus Suap PPPK

Ades

11 Jun 2024

Post Views: 171 Pirnas.com | Mandailing Natal – Polda Sumut menetapkan Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) Erwin Efendi Lubis sebagai tersangka kasus dugaan suap seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Madina. Erwin sebelumnya sudah sempat diperiksa pihak kepolisian. “Ya, betul (tersangka),” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi, Senin (10/6/2024) …

Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Akhirnya Berhasil Menangkap Bandar Sabu Pedol

Hidayat Chan

08 Jun 2024

Post Views: 50   Pirnas.com | Labura -Tim Opsnal Satres Narkoba dibawah pimpinan IPDA Rahmadhan Hilal berhasil menangkap ke-3 orang dalam persekongkolan menjual Narkoba jenis sabu berinisial ART Als Pedol, laki-laki, 40 thn, Petani, Alamat Dusun I B Desa Kampung Pajak Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara. Kapolres Labuhanbatu AKBP Dr Bernhard L. Malau, SIK, …