PIRNAS.ORG & PIRNAS.COM | MUSI RAWAS – Dengan adanya temuan Audiit BPK atas kelebihan pembayaran SPPD atas kurangnya pengawasan Sekwan Musi Rawas atas pengunaan anggaran 2017 dan 2018. Hal ini membuat Ketua Aliansi Pemuda Mura Antri Lapasa angkat bicara.
Seharus selaku Pengguna Anggaran Mura sekwan lebih tau dan harus bertanggung jawab atas semua kelalaiannya dalam menggunakan anggaran, sebab sekecil apapun uang rakyat yang digunakan ada pertanggung jawab dan kalau seandainya kerugian negara itu sudah dikembalikan ke negara maka ada bukti pengembalian dari BPK yaitu kuwitansi bahwasanya yang bersangkutan sudah mengembalikan semua kerugian negara.
“Sejauh ini Sekwan ini belum pernah mengklarfikasi persoalan ini, apakah sudah selesai atau belum, sebab publik menunggu jawaban dari sekwan” jelas Antri Lapasa.
Aliansi Pemuda Mura meminta pihak penegak hukum harus bertindak cepat dalam persoalan ini terkhusus oleh kejaksaan Lubuklinggau. Karena kedua temuan BPK ini, bisa dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup bahwa ada kerugian negara yang diduga dilakukan oleh sekwan DPRD Musi Rawas dan ini sebagai pintu masuk bagi pihak hukum untuk melakukan penyelidikan.
“Kalau memang persoalan ini belum selesai maka kami dari Aliansi Pemuda Mura akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi kami”, ungkapnya.
Reporter : Reki Utama
