PIRNAS.COM | RIAU – Berdasarkan hasil konfirmasi dan investigasi awak media Pirnas.com ..Dengan salah seorang Aktivis dari DPP KPK TIPIKOR pusat sebut saja atas nama Romy Pasaribu mengatakan, atas kejadian kasus pengrusakan dan perampasan hak milik tanah lahan masyarakat yang di lakukan oleh kelompok tani yang bekerjasama dengan PT.ARARABADi yang tidak jelas legalitas nya terkait ijin kelompok tani.
Adapun yang di sampaikan oleh perwakilan DPD KPK Tipikor Propinsi Riau .tgl (24/11/2021 ). yang ikut menerima kuasa dari masyarakat tentang kebijakan oleh pihak kepolisian Polsek Mandau.
Menurut Aktivis Romy Pasaribu dua kasus sudah di laporkan oleh perwakilan DPD KPK Tipikor Propinsi Riau,satu tentang kasus tanda tangan palsu yang kedua tentang kasus pengrusakan dan perampasan hak milik lahan tanah perkebunan masyarakat, dimana kasus yang pertama dilaporkan oleh masyarakat kepolisian Polsek Mandau pada tggl 22 Oktober 2021.
Tentang kasus tanda tangan palsu yang di laporkan oleh saudara Yanto yang di dampingi oleh DPD KPK Tipikor Propinsi Riau bersama dengan anggota DPP KPK Tipikor pusat yang kedua tentang kasus pengrusakan lahan pertanian kebun karet dan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang di laporkan pada tggl 08 November 2021dan kasus ini juga di dampingi oleh DPD KPK Tipikor Propinsi Riau dan salah seorang aktivis DPP KPK Tipikor pusat..
Terkait hal ini team aktivitas DPP KPK Tipikor Propinsi dan pusat .mengatakan, bahwa kepolisian Polsek Mandau di duga berpihak kepada kelompok tani dan kita dari team DPD KPK TIPIKOR juga menyampaikan bahwa alat berat yang berada di lokasi tersebut masih beroperasi merusak lahan masyarakat petani perkebunan kelapa sawit.
Masih menurut team DPD KPK Tipikor Pusat dan Daerah, terkait berbagai polemik yang berada di wilayah hukum Polsek Mandau agar dapat berbuat adil dengan menindak lanjuti perkara ini secara adil ,sebab kuat dugaan perbuatan pengrusakan dan perampasan sudah pidana MUTLAK. Kita dari DPD KPK Tipikor provinsi Riau dan Bengkalis,Mandau ini akan kita coba untuk mengikuti dan menindaklanjuti hasil temuan dan investigasi ini ke aparat penegak hukum dan pemerintah pusat yakni kepada yang terhormat bapak presiden Republik Indonesia H.Ir.Jokowidodo, Kapolri,Polda Riau, dan Polres Bengkalis,”pungkasnya”
( R.Damanik )
