Home » Daerah » Ketua DPD SPRI Riau Feri Sibarani Surati Gubri Terkait Pergub No 19 Tahun 2021 Penyebarluasan Informasi di Pemprov Riau

Ketua DPD SPRI Riau Feri Sibarani Surati Gubri Terkait Pergub No 19 Tahun 2021 Penyebarluasan Informasi di Pemprov Riau

Pirnas.com 19 Jun 2021

PIRNAS.COM | PEKANBARU – Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemprov Riau ditolak sejumlah organisasi pers di Riau. Penolakan disampaikan salah satunya Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Riau.

Pasalnya, DPD SPRI Riau menilai ada tiga poin dalam pergub yakni pasal 15 yang dinilai tidak ada alas hukum yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial di kalangan Pers.

Ketua DPD SPRI Riau Feri Sibarani, STP langsung menyerahkan surat penolakan, Kamis (17/6/2021). Surat diterima Bagian Tata Usaha Gubri Adam.

“Jadi, ini adalah sikap SPRI, Kita menyampaikan terkait Pergub 19 Tahun 2021 Tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemprov Riau,” terang Feri kepada sejumlah wartawan.

Secara rinci, Feri menjelaskan, adapun yang disorot dalam pergub tersebut ada tiga poin yakni dalam pasal 15 ayat 3, poin b, c dan h. Didalamnya disebutkan untuk syarat dan prasyarat yang dijadikan kemitraan, uji kompetensi wartawan (UKW) muda bagi wartawan dan UKW utama bagi pimred, media harus terverifikasi di Dewan Pers, minimal terverifikasi administrasi.

“Yang tiga ini justru menjadi sorotan kita, kita melihatnya bahwa disitu ada ketidaksesuaian azas hukum di negara kita ini dimana ada yang namanya azas hirarki dan sistimatika hukum,” ulas Feri.

“Di dalam hal pergub itu, kita menalaah bahwa ketiga poin itu kita bingung melihatnya diambil darimana, karena di dalam konsiderannya pun dalam menimbang dan mengingat tidak mencantumkan UU Pers atau UU yang terkait mengatur Pers, karena memang tidak ada yang lain kecuali UU Pers itu tidak dicantumkan,” imbuh Feri.

Sehingga, kata Owner Media Aktualdetik.com ini pergub tersebut sedikit janggal bahwa ada poin-poin atau pasal ayat yang muncul seperti siluman tidak ada dasar berpijak nya. Sementara dalam azas-azas pembuatan produk hukum kita sesuai d ngan UU Nomor 12 Tahun 2011.

“Itu setiap pembentukan perundang-undangan dalam semua tingkatan dia wajib memperhatikan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian, dia harus hierarkinya. Jadi Lex Superior Pembentukan Peraturan perundang-undangan tidak memenuhi asas Lex Superior Derogat Legi Inferior itu,” papar Feri lagi.

Kemudian, kata Feri, azas keadilan kenapa karena dengan cara seperti itu maka akan ada hanya kelompok kelompok tertentu yang memenuhi syarat itu. Sementara di sisi lain ada banyak perusahaan Pers yang akan terabaikan. Sehingga, tidak adil ekonomi

“Kemudian, manfaatnya akan melahirkan gejolak sosial khususnya di kalangan pers. Nah ini persoalan nanti yang akan dihadapi gubernur juga, ” tegas Feri mengingatkan.

Karena apa, lanjut Feri, secara prinsip pers adalah perusahaan berbadan hukum yang memilki kewajiban membayar pajak baik itu PPN dan PPH yang memberi masukan bagi pemerintah.

“Nah ketika dilakukan ini nantinya potensi masukan itu akan hilang nantinya. Kemudian, dampak lainnya akan ada yang namanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan yang tidak dilibatkan tentu tidak bisa hidup sehingga bisa gulung tikar dan menambah pengangguran, kan akan timbul masalah baru,” bener Feri.

“Urgensi dari pergub ini dimana tanpa pergub itu saya kira boleh saja dilibatkan seluruh media perusahaan pers yang penting syaratnya berbadan hukum bergerak di bidang pers dan wartawannya mampu melakukan tugas jurnalistik sesuai KEJADIAN dan UU Pers. Toh juga anggaran yang dipakai itu juga dari APBD yang merupakan anggaran negara,” imbuh Feri.

Dilanjutkannya, perusahaan Pers ini kalau dilihat dari modalnya, tidak semua perusahaan besar, kita perusahaan Pers ini tergolong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Modalnya antara lain Rp30 juta ke bawah atau maksimal omsetnya Rp300 juta per tahun itu masuk dalam golongan UMKM, jangankan 300 juta malahan ada yang hanya sampai Rp20 juta per tahun.

(PHAS)

Tags :

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Berita Terkait
TIDAR Kampung Rakyat Silaturahmi dengan Kapolsek Baru, Bangun Sinergi Kepemudaan dan Pemberantasan Narkoba

A S

17 Nov 2026

Post Views: 105 PIRNAS.COM | KAMPUNG RAKYAT, LABUSEL – Pengurus Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Kecamatan Kampung Rakyat, yakni Ketua TIDAR Kampung Rakyat, Ade Susilo, bersama Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), Febryan Permadi, melaksanakan silaturahmi dengan Kapolsek Kampung Rakyat yang baru, AKP Iwan Mashuri, S.H., M.H. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus …

Resmikan Gereja Katolik St. Petrus Rasul, Bupati Labuhanbatu Ajak Jaga Kerukunan

Hidayat Chan

15 Nov 2026

Post Views: 103 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., MKM., menghadiri pemberkatan dan peresmian Gereja Katolik Paroki St. Petrus Rasul Rantauprapat yang berlokasi di Jalan Pelita III, Kecamatan Rantau Utara, Minggu (15/11/2026). Dalam sambutannya, Bupati Maya Hasmita menyampaikan apresiasi dan rasa syukur yang mendalam atas rampungnya pembangunan rumah ibadah yang megah dan representatif tersebut. …

Bupati Ajak Partai Golkar Perkuat Sinergi dan Kemitraan, Dukung Percepatan Pembangunan Labuhanbatu

Hidayat Chan

15 Nov 2026

Post Views: 115 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., MKM., didampingi Wakil Bupati H. Jamri, ST., menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 yang berlangsung di Hall Permata Land Rantauprapat, Minggu (15/11). Pembukaan Musda XI tersebut dilakukan secara langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi …

Pj. Sekda Labuhanbatu Tutup Pelatihan Fasilitator PMR 2026, Perkuat Pembentukan Generasi Muda Berjiwa Kemanusiaan

Hidayat Chan

13 Nov 2026

Post Views: 95 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, secara resmi menutup Pelatihan Fasilitator Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) PMI Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026, di Aula Dinas Kesehatan Labuhanbatu, Jalan K.H. Dewantara, Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kamis (12/11). Pelatihan yang berlangsung selama empat hari, sejak 9 hingga 12 November 2026 tersebut, diikuti …

Kejar Target Adipura 2026, Pj. Sekda Labuhanbatu Matangkan Rencana Aksi Lintas OPD

Hidayat Chan

13 Nov 2026

Post Views: 64 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu tancap gas mempersiapkan penilaian Program Adipura Tahun 2026. Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, S.H., M.H., memimpin langsung rapat pembagian tugas dan penyusunan rencana aksi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam arahannya, Abdi Jaya Pohan menegaskan bahwa setiap OPD harus memahami betul seluruh indikator …

Pemkab Labuhanbatu Segera Normalisasi Sungai Aek Tapa

Hidayat Chan

09 Nov 2026

Post Views: 106 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu melalui Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Abdi Jaya Pohan SH, MH, mulai menyiapkan langkah konkret dan strategis untuk mempercepat rencana normalisasi Sungai Aek Tapa hingga Sungai Tawar. Wacana tersebut disampaikan Abdi Jaya Pohan pada sosialisasi pelaksanaan kegiatan normalisasi saluran sungai bersama H. Sudin Harahap Sekretaris Komisi IV DPRD …

Kategori Terpopuler