LABUHAN BATU, PIRNAS | Terinspirasi dari pelajar STM Jakarta, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu-Sumatera Utara, di gruduk puluhan pelajar SMA melakukan aksi menolak revisi UU KPK. RKUHP. Jum’at (27/9), pukul 10 wib .
Aksi yang menolak RUU KPK dan RKUHP inipun, terpaksa dibubarkan pihak Polres Labuhan Batu karena tidak adanya penanggungjawab aksi unjuk rasa tersebut.
kericuhan sempat terjadi. salah seorang pelajar SMAN 1 Kecamatan Bilah Hilir diduga terkena pukulan oknum berpakaian preman yg menyusup di barisan pengunjuk rasa
“Kepalaku dipukulnya dari belakang, udah kutandai orangnya, pokoknya aku gak terima” ujar Mamad siswa SMA 1 bilah hilir.
Tuturnya kepada kasat binmas dan menyatakan sudah memegang rekaman gambar wajah oknum yang diduga melayangkan tinju kearah kepala Mamad .
Melihat situasi yang semakin memanas pihak Kepolisian langsung membubarkan aksi, serta mengamankan sejumlah pelajar dan dibawa ke Mapolres .
“Saya tanya, siapa yang bertanggungjawab atas aksi ini? Dengan siapa saya bisa bertanya dan berdialog? Kalau tidak penanggung jawab kegiatan ini adik-adik silahkan bubar dan pulang kerumah masing-masing,” ujar Kasat Binmas AKP Hairun Edi Sudauruk SH.
Namun hingga sempat terjadi tarik menarik antara pelajar dengan petugas Kepolisian yang dibantu personil Satpol PP. Hingga akhirnya, para pelajar membubarkan diri.
para pelajar yang tergabung SMAN 1 Bilah Hilir, SMA Pangkatan, serta SMA Swasta dan MAN Kecamatan Bilah Hilir, juga membawa sejumlah alat peraga berupa karton yang bertuliskan antara lain, ‘Penjara Koruptor Lebih Bagus dari Ruang Kelas Gue, Kalo Cewek Dilarang Keluar Jam 10, Terus Karaokean Sama Bapak DPR Siapa?
“Lebih baik kehilangan Jokowi dari pada kehilangan bangsa ini”
Turut menyaksikan demo para pelajar SMA ini tampak KUPT Dinas Pendidikan Provsu Jamaluddin, Kasatpol PP Aminulla Haris Nasution, Kadisdik Labuhanbatu Sarimpunan Ritonga. Kehadiran mereka, tidak lain untuk memberikan nasehat kepada para pelajar, agar tidak terlibat aksi unjuk rasa yg masuk ranah politik. (HYT)
