banner 728x250
HUKUM  

Paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Masa Jabatan 2019-2024, Kantor DPRD Di Geruduk Ratusan Massa

PALUTA, PIRNAS | Usai acara rapat paripurna DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka pengucapan sumpah/janji pimpinan masa jabatan 2019-2024, kantor DPRD tiba tiba di geruduk ratusan massa yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Kecamatan Portibi, Kamis (24/10/2019).

Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kecamatan Portibi yang menggeruduk kantor tersebut rupanya ingin meminta DPRD kabupaten Padang lawas Utara untuk menindak tegas PT STAR Karena diduga telah melanggar pasal 58 UU NO 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Click following link

Keyword dan Negara dengan CPC Tertinggi 2022-2023

Menurut mereka sudah banyak masalah di perusahaan tersebut, seperti CSR (Corporate social Responsibilyti) PT STAR tersebut terhitung sejak tahun 2009 s/d 2019 tidak pernah merealisasikannya.

Masyarakat yang tergabung tersebut juga ingin PT STAR segera melakukan rehabilitasi dan memediasi sungai juaja. Karena airnya tidak bisa dipergunakan lagi untuk air minum, memasak dan untuk mandi.

Mereka juga meminta agar lahan PT STAR di ukur kembali.

PT STAR harus menerapkan AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam aksi tersebut mereka juga berharap dan meminta Kejari (Kejaksaan Negeri) Paluta untuk segera mengusut dugaan pencemaran lingkungan hidup yang diduga disengaja atau dibiarkan PT STAR.

Sesuai dengan UU NO 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 99 ” setiap orang yang Karena kelalaiannya mengakibatkan di lampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 1 milliyar dan paling banyak Rp 3 milliar.

Dan pada pasal 104 setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud pada pasal 60 di pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 milliar rupiah.

Setelah makan siang para pendemo tersebut di terima oleh 2 (dua) orang perwakilan dari DPRD. Dua orang tersebut merupakan Anggota yang baru menjabat dan kebetulan putra asli dari Kecamatan Portibi.

Demo tersebut bubar dengan sendirinya setelah tuntutan mereka dapat perhatian dari Hj Nurbaiti Harahap sebagai anggota DPRD yang baru dari fraksi partai PDIP yang di dampingi oleh Taripal Laut anggota DPRD dari fraksi PKB.

“Insyaallah kita akan membahas ini nanti, tapi mohon kepada saudara-saudara agar sabar karena kita masih ada kegiatan seperti bimtek dan lain-lain, dan tentu nanti masalah ini akan segera disampaikan oleh sekwan ke ketua dan seterusnya kalau apa di bentuk dulu komisi komisi.” Sebut mereka sambil menutup acara.(PHAS).