Warga Masyarakat Bingun Tata Cara Peraturan Yang Benar Penerima BLT

PIRNAS.COM | LABUHANBATU – Bagi Kepala Lingkungan yang melakukan pendataan warga terdampak pandemi Covid 19 untuk didaftar sebagai penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus tetap berpedoman kepada UU No 13 tahun 2011 tentang fakir miskin.

Demikian dikatakan Bernat Panjaitan. SH, M.Hum, ketua LBH Agraria kepada wartawan di Rantauprapat, Kamis (7/5/2020).

“Bagi petugas yang memalsukan atau memasukkan orang yang tidak tergolong miskin dengan tujuan agar mendapat bantuan, sesuai dengan kriteria yang dimaksud di UU no 14 tahun 2011 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 42”, ujarnya

Dijelaskannya, di Pasal 42 disebutkan, setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) bila terbukti dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

“Sedangkan bagi warga yang mengaku miskin namun ternyata dirinya dinilai mampu akan dikenakan sanksi melanggar Pasal 43”, tegas Bernat Panjaitan.

Di Pasal 43 diayat (1) menyebutkan. Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan di ayat (2) menyebutkan, Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Perlu diketahui, acuan yang dijadikan rujukan melakukan pendataan, adalah kelompok  masyarakat miskin yang berasal dari keluarga miskin bukan penerima bantuan PKH atau lainnya. Serta masyarakat rentan miskin terdampak covid 19 sehingga hilangnya sumber mata pencarian.

“Jadi pendataannya mempedomani UU No 13 tahun 2011 tentang fakir miskin yakni orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri dan keluarga”, papar dosen ULB itu.

“Kepala Lingkungan dan masyarakat diminta jangan coba-coba memalsukan data kemiskinan hanya untuk mendapat BLT terdampak Covid 19, karena sanksi hukumnya jelas” tegas Bernat yang juga Dosen disalah satu Universitas itu.

Disisi lain, Bernat Panjaitan juga menyatakan kesiapannya menerima pengaduan untuk melakukan pendampingan hukum kepada warga apa bila ada orang yang mampu secara ekonomi namun mendapat BLT, padahal masih ada warga yang lebih layak atau lebih miskin tidak mendapat namun berada di lingkungan yang sama.

“LBH Agraria siap melakukan gugatan Class Action guna memberikan bantuan hukum apa bila diminta warga, namun sebelumnya melengkapi data dan dokumen penyimpangan yang ditemukan saat melakukan validasi data dan warga penerima BLT tidak sesuai seperti yang diamanahkan UU No 13 tahun 2011 tentang fakir miskin untuk pembuktian dan perbandingan”, tegasnya.

(Rahmat Siregar)