Wakil Ketua DPRD Bolmong Kadir Mangkat: “Kepala Desa dan Aparatnya dilarang Berpolitik, Penjara Menanti”

PIRNAS.COM | SULUT – Dalam rangka menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Pilgub Sulut) yang di ikuti oleh tiga Paslon baik itu incumbent (Petahan) maupun beberapa penantang lainnya mulai melakukan konsolidasi politik.

Seperti yang disampaikan oleh narasumber yang namanya tidak ingin disebutkan mengatakan, “bahwa mereka di kumpulkan oleh kepala desa untuk kemudian memenangkan salah satu paslon dalam pilkada 9 Desember 2020.”

Dibeberkan sumber pertemuan itu di kemas dengan agenda lain, Akan tetapi sesampai di tempat yang di datangi oleh mereka, agenda acaranya tersebut di tambah dengan kepentingan politik 2020, mereka diminta untuk kemudian dapat memenangkan dari salah satu paslon yang di tunjuk.

”Kami hadir di dalam pertemuan tersebut, beberapa kepala desa dengan berani menyatakan target persentase untuk 9 Desember 2020 kesalah satu paslon, otomatis kamipun kaget kok bisa kepala desa dengan terbuka menyampaikan target persentase angka seperti itu,” Beber sumber pada awak media, Selasa (15/08/20).

Seraya menambahkan bahwa ajakan untuk terlibat dalam pllitik praktis tersebut tidak akan mereka ikuti, karena sudah tentu menyalahi ketentuan aturan yang ada.

Menanggapi beredarnya kabar pertemuan para kepala desa dan perangkat yang diduga sengaja di kumpul oleh ‘penguasa’ tersebut, Wakil Ketua DPRD Bolmong Hi. Abdul Kadir Mangkat SE, menegaskan bahwa kepala desa maupun aparat desa diminta jangan terlibat politik praktis.

”Cukup jelas dalam UU pemilu No 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 2 huruf H, bunyinya (pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa dan aparat desa),” ujarnya.

Begitupun ucap Kadir Mangkat, bahwa pada Bab III tentang ketentuan Pidana Pemilu tertuang pada pasal 490 berbunyi (setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak (dua belas juta rupiah) Rp. 12.000.000,00).

”UU cukup jelas bahwa kepala desa bersama aparatnya dilarang terlibat politik praktis. Jika kemudian itu mereka lakukan, maka hal itu bentuk pembangkangan terhadap UU dan sangsi Hukumanya jelas,” ungkap Wakil Ketua DPRD Bolmong Kadir Mangkat.

Ditambahkan, “menghimbau kepada Masyarakat yang mengetahui adanya keterlibatan aparat dalam politik praktis, agar bisa melaporkan hal tersebut ke pihak DPR, Bolmong sehingga ini bisa dijadikan dasar Hukum untuk di tindaklanjuti oleh DPR dengan memanggil bersangkutan melalui Hearring atas keterlibatan dalam politik praktis,” pungkas Wakil Ketua DPRD Bolmong Hi. Abdul Kadir Mangkat, yang juga di ketahui sebagai Ketua Partai Golkar Bolmong.

Perlu diketahui pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Pilgub Sulut) di ikuti oleh 3 pasang bakal calon di antaranya Petahanan Olly Dondokambey-Steven Kandow (OD-SK), Cristiany E Paruntu–Sehan Salim Landjar (CEP-SEHAN) dan Vonny Eneke Panambunan-Hendry Runtuwene (VAP-HENDRY).

 (AGUS)