Wabup Jimmy Layani Aksi Damai Masyarakat di Kantor Bupati Dairi

PIRNAS.COM | DAIRI – Wakil Bupati Dairi, Jimmy Andrea Lukito Sihombing SH menerima masyarakat menyampaikan aspirasi, Selasa (25/8/2020) di halaman kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja Sidikalang.

Masyarakat petani yang mengatasnamakan Kelompok Petani Marhaen tersebut meminta Bupati Dairi segera melakukan pengusulan penciutan kawasan hutan yang dikuasai PT Gunung Raya Utama Timber Indistries (Gruti).

Dalam orasinya, masyarakat juga menyampaikan tudingan, adanya sikap pemerintah memberikan perlindungan terhadap PT Gruti menguasai dan memanfaatkan lahan. Masyarakat menyebutkan, PT Gruti sudah mencaplok lahan milik masyarakat, sehingga terancam untuk kelangsungan hidup mereka.

“Kami berjanji, akan secepatnya menyampaikan hal ini kepada Bupati Dairi. Berhubung, beliau sedang berada di luar kota saat ini, kami meminta waktu kepada kita semua,” ujar Jimmy.

Terpisah, Asisten I Pemerintahan, Jonni Huta Soit kepada SIB mengakui, PT Gruti telah memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam seluas ± 193.000 hektar, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian no 677/Kpts/Um/II/1977 tanggal 9 November 1977 jo Keputusan Menteri Pertanian no 724/Kpts/Um/11/1978 tanggal 29 November 1978.

Ditambahkan Jonni, hal itu juga sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan no 355/Kpts-IV/1986 tanggal 12 November 1986 jis Keputusan Menteri Kehutanan no 754/Kpts-IV/1997 tanggal 11 Desember 1997 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan no 596/Kpts-IV/1999 tanggal 2 Agustus 1999.

“Kami hanya fasilitator antara masyarakat dan PT Gruti. Keputusan Menteri Kehutanan no SK.362/Menhut-II/2005, merupakan SK perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam seluas ± 126.550 hektar di Provinsi Sumut. Jadi, bukan baru muncul,” ujar Jonni.

Jonni juga menyampaikan, sebelumnya masyarakat yang melakukan aksi damai sudah menyurati Dinas Kehutanan Provsu dan sudah mendapat jawaban. Disebutkannya, kehadiran PT Gruti nantinya akan membawa dampak yang baik, karena tidak merusak lahan namun memberdayakan untuk lahan perkebunan kopi.

“Secara keseluruhan, pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan memiliki beban dan tanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan reboisasi. Kalau salah satu butir saja perjanjian dilanggar atau tidak diindahkan pemilik izin, seluruhnya akan terganggu dan izin akan dicabut,” imbuhnya dan mengakui dirinya tetap berpihak kepada masyarakat dan mencari solusi yang terbaik.

Pantauan SIB di halaman kantor Bupati Dairi, jalan utama ditutup oleh pihak kepolisian dengan mengalihkan seluruh kendaraan. Aksi damai berjalan dengan baik dan lancar dengan pengawalan ketat dari TNI dan Polri.

PATAR SINAMO