Dugaan Pembalakan Liar Skala Besar di Hutan Aek Bottar, Media Pirnas Desak Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu Tindak Tegas Aktor Intelektual

Ket Poto: terlihat tumpukan gelondongan kayu di lokasi yang siap kirim.

LABUHANBATU,PIRNAS.COM – Aktivitas pembalakan liar (illegal logging) berskala besar di kawasan hutan Aek Bottar, Desa Poldung, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), kini menjadi sorotan tajam. Praktik ilegal yang terorganisasi dan memiliki jaringan kompleks tersebut diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa tersentuh hukum, hingga memicu dampak kerusakan ekologis yang sangat merugikan negara serta masyarakat sekitar.

Berdasarkan investigasi lapangan yang dihimpun oleh Media Online Pirnas.com, aktivitas pengrusakan hutan ini disinyalir dikelola dan digerakkan oleh seorang aktor intelektual berinisial R alias AM. Bebasnya operasional pembalakan liar ini memunculkan persepsi miring di tengah masyarakat mengenai adanya dugaan keterlibatan atau pembekingan oleh oknum instansi tertentu.

Guna memenuhi asas perimbangan berita (cover both sides) dan menjalankan fungsi kontrol sosial, Jurnalis Pirnas.com, Hidayat, telah melayangkan konfirmasi dan klarifikasi melalui pesan aplikasi WhatsApp yang ditujukan kepada Kapolres Labuhanbatu melalui Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, AKP M. Jihad Fajar Balman, S.Tr.K., S.I.K.

Melalui konfirmasi tertulis tersebut, pihak media mendesak Sat Reskrim Polres Labuhanbatu untuk segera mengambil tindakan pencegahan dan pemberantasan konkrit, serta mendorong optimalisasi koordinasi antar-instansi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Ada 7 poin krusial yang dipertanyakan kepada Sat Reskrim Polres Labuhanbatu, di antaranya:

1. Tanggapan resmi kepolisian mengenai dugaan aktivitas illegal logging berskala besar di kawasan hutan Aek Bottar, Desa Poldung, kecamatan Aek Natas ,Labura .

2. Langkah penyelidikan dan penyidikan terhadap terduga Robert alias AM yang disebut-sebut sebagai aktor intelektual di balik aktivitas tersebut.

3. Respons kepolisian terhadap persepsi publik yang menilai aktivitas ini terkesan dibiarkan bebas tanpa hambatan dari Aparat Penegak Hukum (APH) selama bertahun-tahun.

4. Komitmen ketegasan Polres Labuhanbatu jika ditemukan indikasi keterlibatan atau “pembekingan” oleh oknum instansi tertentu.

5. Bentuk optimalisasi koordinasi yang dilakukan Sat Reskrim dengan Dinas Kehutanan/KPH dan Gakkum LHK sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2013.

6. Strategi konkret jangka panjang guna mencegah meluasnya kerusakan ekologis yang merugikan negara dan masyarakat.

7. Pandangan Sat Reskrim mengenai sorotan publik bahwa pemberantasan total sulit dicapai akibat hambatan benturan kepentingan lintas sektor.

Hingga berita ini diturunkan, jurnalis media ini masih menunggu tanggapan resmi dan jawaban tertulis dari Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu beserta jajaran Unit Pidsus demi keterbukaan informasi publik dan kepastian penegakan hukum di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. (Tim/Red)