Labusel, pinas.org & pirnas.com | Keberadaan dana bos dari pemerintah untuk sektor pendidikan benar-benar sangat membantu rakyat, terutama warga kurang mampu, patut kita berterimakasih kepada pemerintah pusat dan DPR RI karena saat ini bangsa Indonesia bebas dari buta huruf.
Namun kadang sering adanya kendala dalam proses pencairan akibat sering terlambatnya laporan pertanggung jawaban LPJ dari beberapa sekolah dari Tw 1 mau pun Tw 2 dan Tw 3 serta Tw 4 hal ini tergantung kinerja Disdik di daerah karena di dalam permendikbud no. 18 tahun 2019 telah diatur sedemikian rupa agar realisasi dana bos berjalan tanpa kendala, dan benar terlesasikan dengan benar dan tepat sasaran.
Namun pada kenyataanya di kabupaten Labuhanbatu Selatan hampir berjalan 5 bulan belum juga cair dikarenakan ketidak becusan Dinas Pindidikan yang ada di Labusel dalam melakukan pembinaan padahal juknis tim BOS reguler di kabupaten, sudah dijelaskan lewat permendikbud no 18 tahun 2019 ada setruktur pembinaan di situ a, pengarah : Bupati selaku kepala daerah, b, penanggung jawab : kepala dinas pendidikan, c. tim pelaksana dari unsur dinas pendidikan dan penyaluran dana BOS struktur di tingkat sekolah juga ada demikian juga ada 4 tahapan pencairan dana triwulan I 20% dan triwulan ll 40% triwulan lll 20% triwulan lV 20%. Namun sampai saat ini belum juga cair di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga saat ini dana mengendap.
Salman Siregar, selaku manager BOS saat dikonfirmasi tgl (28/10) di ruang kerjanya pun mengakui keterlambatan pencairan dana bos di karenakan belum rampungnya laporan pertanggung jawaban LPJ Tw yang lalu dari beberapa kepala sekolah lagi.
Di tempat terpisah salah seorang kepala sekolah saat di konfirmasi dan tidak mau namanya ditulis di media ini tgl (29/10) kepada awak media ini menyampaikan, “saya kecewa pak kerjaan saya benar kena dampaknya juga, kini hutang saya sudah banyak di luar mana duit panas lagi pak yang saya ambil, ini kan masa-masa ujian pak, yang pasti semua itu untuk kebutuhan sekolah bukan untuk pribadi saya pak. Seharusnya pihak dinas kalau yang salah kerjaanya tidak benar silakan tidak di cairkan dana bosnya, jangan sudah benar juga ikut di persulit kalau begini namanya tidak ada penilaian mana yang benar kinerjanya baik mana yang kinerjanya bobrok, sama saja tidak bisa begini donk pak”, katanya kesal.
Dan awak media ini mencari kebenaran di kantor Korwil di salah satu kecamatan, mereka pun tidak mengijinkan di tulis kecamatan mana, yang pasti mereka mengatakan waktu rapat semalam di kantor dinas pendidikan tampak Kepala Dinas Pendidikan emosi di ruang rapat dikarenakan ada laporan data yang berbeda-beda di dalam lingkungan dinas pendidikan, dan juga dari pihak sekolah.
“Hal ini lah yang mengakibatkan sampai saat ini dana bos belum cair padahal ini masuk bulan november, ini berantakan kalau begini siapa yang salah mungkin saja pihak disdik kurang matangnya pembinaan terhadap para kepala sekolah yang ada di labusel baik SD maupun SMP, sehingga jadi seperti ini. Kadang saya heran padahal itu setiap hari dikerjakan para kepsek kok, jadi seperti itu kata seorang korwil karena sekarang permasalahan administrasi langsung ke kantor dinas pak, tidak seperti UPT dulu, di kantornya, ungkapnya tgl (30/10).
Dan hal ini juga Sutan Harahap, selaku Kepala Dinas Pendidikan Labusel belum juga dapat ditemui di kantornya untuk menjelaskan permasalahan ini kepada publik.
(007)
