banner 728x250
Daerah  

Rencana Studi Banding Keluar Daerah Tabloid Labuhanbatu Kita Diduga Pemborosan Dan Kuras Dana Kominfo Rp 80 Juta

Labuhanbatu, pirnas.org & pirnas.com | Rencana keberangkatan studi banding Tabloid Labuhanbatu Kita yang dikelola Diskominfo Labuhanbatu ke luar Daerah Sumatera Utara diduga hanya ajang pelesiran dan pemborosan uang negara hingga menyedot anggaran sebesar Rp 80 juta lebih.

Ketua Forwin (Forom Wartawan Independen ) Labuhanbatu Andi Carma Damanik mengatakan hal itu kepada Wartawan Pirnas. Sabtu (9-11-2019) di Rantauprapat.

Click following link

Keyword dan Negara dengan CPC Tertinggi 2022-2023

“itu jelas saya duga hanya pelesiran dan pemborosan uang negara”, ujar Manik.

Sebab jelas Manik kenapa hal itu merupakan pemborosan, sedangkan untuk honor biaya pemberitaan bagi wartawan yang meliput kegiatan Pemkab Labuhanbatu hanya di beri jatah sebanyak 20 pemberitaan bagi semua media (cetak dan online) begitu juga Advetorial dan iklan.

“semua kegiatan wartawan yang menyangkut Pemkab dibatasi dengan dalil anggaran yang tidak mencukupi alias terbatas”, jelas Manik.

Herannya lagi kenapa di akhir tahun 2019 ini Diskominfo bisa menggelontorkan dana yang relatif cukup besar dengan menggunakan dana APBD 2019 hanya untuk membawa sejumlah redaksi dan penulis di tabloid Labuhanbatu kita berangkat keluar daerah.

“inikan akal-akalan hanya untuk menghabiskan anggaran yang manfaatnya bukan bagi wartawan keseluruhan yang bertugas meliput di Pemkab Labuhanbatu, bahkan secara normatif penulis di tabloid itu juga mendapat honor perberitanya setiap terbit”, tambah ketua Forwin itu.

Kalau hal ini tetap terealisasi, Forwin akan menyurati Bupati Labuhanbatu dan AFIF serta berencana juga akan melakukan aksi ke Dinas Diskominfo. Bahkan akan menyurati pihak aparat hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) agar melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran Diakominfo sejak tahun 2017-1019.

Terpisah Kadis Kominfo Labuhanbatu M. Ihksan Harahap ST saat dikonfirmasi wartawan Sabtu (9/11) pagi membenarkan rencana keberangkatan sejumlah awak tabloid Labuhanbatu Kita keluar daerah Sumatera Utara.

“Iya rencananya akhir bulan November, saat ini masih kita surati lokasi-lokasi yang akan dikunjungi”, jelasnya.

Saat ditanyakan apa manfaat dan berapa biayanya. Ihsan menjelaskan manfaatnya hanya menambah wawasan sedangkan biaya dijelaskannya bekisar Rp 80 juta lebih dari Sumber anggaran APBD Labuhanbatu.

“nambah wawasan lah anggarannya Rp 80 juta lebih dari APBD”, ucapnya.

Diberitakan sebelumnya Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Labuhanbatu berencana akan melaksanakan studi banding Tabloid ‘Labuhanbatu Kita’ pada akhir Bulan November 2019 mendatang. Hal ini menjadi kontroversi terhadap wartawan yang bertugas di lingkungan Pemkab setempat.

“Kalau rencana itu benar, sebaiknya Kadis Kominfo dapat membatalkannya. Sebab, hal ini dapat mencederai konsekwensi terhadap wartawan yang bertugas di unit Pemkab. Mengapa demikian? Sementara, untuk pembayaran honor pemberitaan saja, Diskominfo melakukan pembatasan,” ujar Ketua FOR-WIN Labuhanbatu, Andi C Manik, Senin (4/11/2019).

Lebih jauh, kata Andi C Manik, kegiatan yang dinilai kurang bermanfaat tersebut di khawatirkan akan menyasar kepada pemborosan anggaran yang menyedot DIPA Kominfo dalam skala besar.

“Menurut informasi, ada 11 orang yang nantinya akan berangkat. Ditaksir biaya yang digelontorkan sedikitnya Rp.100 hingga 200 juta. Ini tentunya lebih baik apabila difungsikan untuk mendongkrak publikasi kepala Daerah,” urai Manik.

Informasi yang dihimpun, Tabloid ‘LABUHANBATU KITA’ adalah media di bawah asuhan Dinas Kominfo dengan penanggung jawab Kepala Dinas, dan diisi oleh beberapa pejabat setingkat kabid sebagai pemimpin redaksi, serta sejumlah wartawan pilihan sebagai pengisi berita.

Disisi lain, hingga hari ini, konsentrasi publikasi kegiatan pemkab yang di dominasi program kepala daerah, untuk wartawan sebagai mitra pemerintah hanya diberikan batasan 20 berita saja setiap media dibayar.

“Besar harapan kami, rencana itu dibatalkan dan anggarannya dapat di alihkan untuk mendongkrak anggaran publikasi Kepala Daerah”, pinta Manik.

(Jefri Sinaga)