Perjalanan Team Awak Media dan LSM PKRN Ke Desa Kota Baru Tidak Bisa Ketemu Dengan Pak Kades

PIRNAS.COM | KAMPAR – Perjalanan Lembaga control social yang bekerja setiap hari untuk mencari, mengumpul data-data, menyimpan, menyiarkan dan melaporkan ke aparat penegak hukum sungguh banyak dilema dan suka duka dalam perjalanan sebagai kuli tinta yang sesuai dengan amanah undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang press, manis dan pahitnya suatu perjalanan atau pekerjaan yang di anggap mulia dan amanah, sebab kita bekerja sebagai control social tidak ada di berikan honor dari manapun juga, memang bekerja Social.

Tetapi lain hal nya dengan karyawan baik swasta dan penyelenggara negara tetap dapat menerima honor walaupun hanya sebatas Upah Minimal Regional (UMR) yang di berikan oleh pengusaha swasta dan pemerintah domisili pengawai/honorer di bertugas.

Kunjungan kerja lembaga control social dan LSM Pilar Kesejahteraan Rakyat Nasional PKRN ke Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kab. Kampar tidak membuahkan hasil untuk bertemu ke desa tersebut, padahal sudah berulang kali team awak media dan LSM berkunjung ke kantor desa tersebut pak kades tidak pernah ketemu. Apalagi yang sangat di sayangkan para staaf desa yang di temui di kantor tidak mau memberikan nomor handphone bapak kepala Desa Kota Baru.

Menurut team awak media dan LSM tindakan yang dilakukan oleh pihak desa di nilai tidak bersahabat dan tidak Koperatif dalam melaksana tugas. Apakah Perbuatan Demikian Sudah Memiliki Dasar Hukum ?.

Padahal kedatangan team awak media dan LSM Pilar Kesejahteraan Rakyat Nasional (PKRN) hendak konfirmasi Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang dialokasikan untuk pembangunan desa yang mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 111, 113 dan 114 tentang dana desa, agar kita dari masyarakat awam mengetahui dan memahami anggaran dana tersebut di peruntukan dalam bentuk pembangunan, pemberdayaan dan lain-lain.

Kita dari control social hanya meminta klarifikasi dari pihak desa, agar fungsi dari undang-undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah menjadi keputusan bersama dengan pembuat aturan dan sesuai dengan pembuktian di lapangan, sebab aturan di buat untuk di lakukan atau di kerjakan, bukan untuk di langgar.

Terkait keterangan atau pun Argumentasi dari lembaga sosial masyarakat LSM Pilar Kesejahteraan Rakyat Nasional PKRN S. Manguncong seperti yang di atas, Dalam ini Manguncong mengharapkan agar para pejabat dan penyelenggara negara yang membuat satu Experiment yang di lakukan oleh pihak Desa Kota Baru, bukan sebagai Uswatun dan Contoh bagi setiap desa yang ada di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan besar harapan kami dari control social agar para penyelenggara negara harus bekerja keras secara konsekuen dan konsisten demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai, katanya.

R. Damanik