Labusel, pirnas.org & pirnas.com | Program wajib belajar sembilan tahun oleh pemerintah tampaknya selalu ada kendala di internal istansi di daerah, kendala itu terlihat di berbagai sekolah terutama di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kendala itu sangat menjadi beban moral para kepala sekolah dimana sering terlambatnya pencairan dana bantuan oprasional sekolah BOS di Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama ini sehingga selalu muncul tanda tanya ada apa sebenarnya di Dinas Pindidikan Kabupaten Labusel…??
Wartawan Pirnas pun coba menelusuri di berbagai sekolah SD maupun SMP, yang ada di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum lama ini, Hasilnya sangat mencengangkan 90% jawaban para kepala sekolah hampir sama kecewa dan mengeluh.
Pada tanggal 26/10 salah seorang kepala sekolah yang tidak ingin namanya ditulis di media ini menghubungi wartawan pirnas agar mengespos berita ini sanking kesalnya, saat ditanya ada apa pak? “ea..bang hutangku uda banyak di luar untuk kebutuhan sekolah ini dimana ujian duit tidak ada sampai ngambil duit panas karena 4 bulan dana bos tidak cair bang teruslah begitu bulan kemaren juga bugitu, kalau abang tau di sekolah ini beli AQUA saja sudah tidak mampu bang,, pengutipan di sekolah sudah tidak ada lagi jadi sangat pahit bang, nanti awak protes beberapa hari keluarlah surat pencopotan bang sebagai kepala sekolah bukan saya takut dicopot tapi malunya ini bang dicopot jadi kepala sekolah karena protes” tuturnya sedih.
Usai melakukan peliputan di lapangan dan konfirmasi kepada seorang kepala sekolah, wartawan pirnas pun konfirmasi kepada Manager Bos Salman Siregar, pada tgl 28/10 di ruang kerjanya dinas pendidikan di Sosopan, menurut Salman,
“Saya akui bang tapi sebenarnya kendala itu bukan hanya dari kami, tapi laporan dari masing-masing sekolah sangat terlambat sampai hari ini ada 30 sekolah lagi belum menyampaikan laporanya untuk pencairan dana bos bang, Kenapa hal ini terjadi selama ini apa tidak ada pembinaan di semua korlap, atau monitoring dari pihak dinas bang Salman..? Semua sudah kami lakukan bang surat himbauan, pembinaan, dan saya pun tidak mau menahan-nahan kalau memang duit sudah cair bang, namun harus ada mekanisme yang ada yaitu laporan pertanggung jawaban Tw 1 Tw 2 baik penggunaan mau pun administrasi tentunya semua dapat dipertanggung jawabkan secara hukum bang sesui dengan juknis dari kemebdikbut bang”, Katanya.
(007)
