Pekerjaan CV Guna Bhakti Terus Mendapat Sorotan Dari Berbagai Elemen Masyarakat dan Ormas Serta LSM

PIRNAS.COM | BOLMONG – Pekerjaan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan CV Guna Bhakti yang menggunakan keuangan Negara terus mendapat sorotan dari berbagai Ormas dan Masyarakat serta LSM, beberapa waktu yang lalu pihak penguji dari Balai Jalan Provinsi turun kelapangan dan mengadakan uji Coba kelayakan kepadatan tentang jalan tersebut.

Masyarakat Bungin Kelurahan Inobonto kecamatan Bolaang mempertanyakan kinerja dari CV Guna Bhakti, program Rehabilitasi jalan kegiatan Rehab jalan Inobonto Bungin lokasi kecamatan Bolaang dengan nomor kontrak.800/D.16/PUPR/BM.13/III/2021.tanggal kontrak 04 Maret 2021. Biaya sebesar 1.585.xxx.xxx,- tahun anggaran 2021, Dana DAU, waktu pelaksanaan 180 kalender oleh CV Guna Bhakti.

Menjadi pertanyaan dari Masyarakat seputar tentang Material jalan yang di gunakan bukan LPA ( campuran split dan abu batu ) tapi sesuai temuan di lapangan yang digunakan adalah split campur tanah bukan kepadatanya namun yang jadi permasalahan adalah LPA dan LPB nya ungkap warga sekitar yang tidak mau mengorbankan namanya.

Pekerjaan dengan nilai tender 1 milyar lima ratus delapan puluh lima juta terkesan asal asalan  menggunakan material tidak sesuai yang di kontrakan.

“Kami berharap pemerintah dan instansi yang terkait bisa memberikan teguran kepada penyedia pekerjaan”, ungkap beberapa warga sekitar.

Hal ini mendapat sorotan keras dari berbagai Ormas dan LSM yang ada di Bolmong. Seperti halnya Ormas Laki yang di ketuai Firdaus Mokodompit  mengatakan,”kami meminta kepada pihak yang berwajib agar segera mengadakan lidik tentang pekerjaan yang di lakulan oleh Pihak Kontraktor dalam hal ini CV Guna Bhakti yang telah menggunakan Uang Negara dengan nilai miliaran rupiah, karena di duga pekerjaanya tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam LPA dan LPB yang ada menggunakan berbatuan campur tanah, demikian juga halnya dengan pihak PUPR Bolmong kuat dugaan pihak montraktor telah memberikan Fee sehingga pekerjaan yang di lakukan oleh pihak kontraktor bisa dikatakan asal jadi”, tegas Firdaus.

Demikian juga halnya yang dikatakan oleh LP-KPK Sulut yang di ketuai Rafli S Pangemanan mengatakan, “Pihak kami sangat menyesalkan pekerjaan yang menggunakan keuangan negara yang nilainya miliaran rupiah sehingga pantauan kami di lapangan menimbulkan kekecewaan terhadap warga masyarakat seputar dan kami meminta agar kiranya pihak yang berwenang dapat segera mengadakan lidik dengan pekerjaan yang sedang berjalan yang tidak sesuai dengan RAB”, ungkap Rafli.

Hal ini ketika dikonfirmasikan oleh awak media ini pihak kontraktor tidak mau menerima konfirmasi melalui WhatssApp nya, sehingga berita ini di tayangkan.

(**Agus)