Home » Daerah » Mendagri Imbau Kepala Daerah Percepat Regulasi Terkait THR dan Gaji ke-13

Mendagri Imbau Kepala Daerah Percepat Regulasi Terkait THR dan Gaji ke-13

Pirnas.com 16 Mar 2024

Pirnas.com | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepala daerah untuk mempercepat regulasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. Hal ini ditekankan Mendagri pada Konferensi Pers Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 Tahun Anggaran 2024 bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (15/3/2024).

“Saya menginstruksikan kepada rekan-rekan kepala daerah, baik gubernur, bupati/wali kota, ada beberapa hal. Pertama, segera persiapkan dan mempercepat penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Jadi cukup dengan Perkada, tidak harus Perda, yang mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13,” katanya.

Mendagri menjelaskan, regulasi pemberian THR dan gaji ke-13 telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, yang diterbitkan pemerintah tanggal 13 Maret 2024 lalu.

“Pemerintah prinsip utama filosofi pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur negara,” jelasnya.

Pihaknya menambahkan, untuk mencegah keterlambatan pemberian tunjangan, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan segera menyusun regulasi terkait THR dan gaji ke-13 tersebut tanpa melalui proses fasilitasi oleh Mendagri maupun gubernur. “Termasuk penjabat gubernur dan penjabat bupati/wali kota tanpa persetujuan Mendagri, jadi langsung, kalau tidak lambat lagi nanti,” tegasnya.

Adapun pemberian tunjangan tersebut ada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan untuk Pemda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mendagri menegaskan, besaran tunjangan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kapasitas fiskal masing-masing Pemda.

“Kita tahu bahwa pemerintah daerah ini ada yang kuat fiskalnya, ditandai dengan PAD-nya yang besar ya seperti di Banten, Jakarta, tapi ada juga yang sedang PAD dan transfer pusatnya itu hampir imbang-imbang, seperti Sumut. Ada juga yang lemah, lemah itu artinya ngandalin transfer pusat saja, PAD-nya 5 persen, 6 persen,” ungkapnya.
16/03/2024.

( Tim )

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Berita Terkait
Bupati Labuhanbatu Tekankan Informasi Yang Terbuka dan Mudah Diakses oleh Masyarakat

Hidayat Chan

17 Mar 2025

Post Views: 320 PIRNAS.COM|Labuhanbatu -Dalam pidato tertulis Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Ahmad Fadly Rangkuti menyampaikan dibutuhkan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat untuk mendukung pencapaian visi Bupati Labuhanbatu Cerdas Bersinar, Membangun Desa, Menata Kota. Hal ini disampaikan pada upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Lapangan …

Bupati Labuhanbatu Janji Selesaikan Renovasi Masjid Raya Ujung Bandar

Hidayat Chan

16 Mar 2025

Post Views: 362 PIRNAS.COM|Labuhanbatu -Bupati Labuhanbatu Hj.Maya Hasmita berjanji di bawah kepemimpinannya akan segera menyelesaikan renovasi Masjid Raya Al Ikhlas Ujung Bandar. “Karena saya ingin memakmurkan masjid yang ada di kabupaten labuhanbatu”.ucap Maya saat menghadiri acara peringatan malam Nuzulul Qur’an di mesjid Agung Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Minggu 16/3/2025. Lebih lanjut, kata Bupati, insyaallah …

Ketua PKK dan Dekranasda Labuhanbatu di Jabatan Istri Wakil Bupati 

Hidayat Chan

13 Mar 2025

Post Views: 227 PIRNAS.COM|Labuhanbatu -Ketua PKK dan Dekranasda Labuhanbatu akhirnya resmi di jabat oleh Hj. Wan Juma Sari Dewi, yang merupakan istri Wakil Bupati Labuhanbatu H. Jamri. Wan Juma resmi menjabat setelah dilantik oleh ketua PKK Sumut Kahiyang Ayu pada Kamis, (13/3/2025)di Lantai II, Gedung Gubernur Sumut, Medan. Selain Ketua PKK dan Dekranasda Labuhanbatu, Hj. …

100 Hari Kerja Bupati, Pemkab Labuhanbatu Serius Atasi Permasalahan Sampah

Hidayat Chan

13 Mar 2025

Post Views: 277 PIRNAS.COM|Labuhanbatu -Mendukung program 100 kerja Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Hasan Heri Rambe menegaskan pentingnya aksi nyata dalam upaya membersihkan Kabupaten Labuhanbatu dari permasalahan sampah. Hal ini disampaikan Hasan Heri pada Rapat Koordinasi terkait Pengelolaan dan Penanganan Sampah yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Rapat tersebut berlangsung di ruang Rapat Bupati, Jl. Gose …

Wakil Bupati Labuhanbatu Tandatangani Perjanjian Kerjasama Dengan DJP Dan DJPK

Hidayat Chan

12 Mar 2025

Post Views: 203 PIRNAS.COM|Labuhanbatu -Wakil Bupati Labuhanbatu H.Jambri ST, menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah (Pemda) secara daring diruang rapat Bupati Labuhanbatu Jalan SM.Raja Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Rabu 12/3/2025. Perjanjian kerjasama sama (PKS) ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan pertukaran dan …

Bupati Labuhanbatu Serahkan Zakat ke Masyarakat Kecamatan Bilah Barat

Hidayat Chan

11 Mar 2025

Post Views: 16 PIRNAS.COM|Labuhanbatu -Bupati Labuhanbatu, dr Hj. Maya Hasmita, bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Labuhanbatu, menyerahkan bantuan zakat untuk masyarakat kurang mampu yang berada di Kecamatan Bilah Barat. Kegiatan itu berlangsung di Masjid Al Azis, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Selasa (11/3/2025). Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan terimakasih kepada Ketua Baznas Labuhanbatu, H. Syamsir …

Kategori Terpopuler