Masyarakat Kembali Pertanyakan Kasus RTLH Bolmong Yang Ditangani Oleh Pihak Kejaksaan Negeri Kotamobagu - PIRNAS
banner 728x250

Masyarakat Kembali Pertanyakan Kasus RTLH Bolmong Yang Ditangani Oleh Pihak Kejaksaan Negeri Kotamobagu

  • Bagikan

PIRNAS.ORG | BOLMONG –Masyarakat kembali pertanyakan kasus RTLH Bolmong yang ditangani oleh pihak kejaksaan Negeri Kotamobagu sudah mulai membeku tidak ada penanganan secara Hukum padahal sudah jelas-jelas kasus RTLH Bolmong merugikan keuangan Negara. Ada apa pihak kejaksaan tidak memproses kasus tersebut,

“Anggaran Kerugian Negara Bansos untuk RTLH Bolaang Mongondow capai 750 Juta, Kejaksaan Negeri Motamobagu melalui Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu, Hadiyanto mengatakan perkara dugaan penyimpangan bantuan sosial pembangunan rumah tinggal layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bolang Mongondow saat ini sudah tahap penyidikan,

“Kasusnya saat ini tahap penyidikan,” kata Hadiyanto, beberpa waktu yang lalu,
Hadiyanto membeberkan, pihaknya terus menulusuri aliran dana bantuan sosial RTLH itu.
“Kami menelusuri aliran dana itu siapa saja yang menerima,” bebernya kepada para awak media diruang kerjanya.

Dia juga mengungkapkan pihaknya sudah mendapatkan bukti bahwa dana/anggaran bansos RTLH itu masuk ke rekening penerima. Disinggung dugaan besaran penyelewengan, Hadiyanto menyampaikan ratusan juta.” ungkap Kejari.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow Haris Bambela, dikonfirmasi terkait hal itu lewat selular meski terdengar nada panggil, enggan menjawab. Pun pesan singkat WhatsApp yang dikirim awak media, hingga berita ini naik tayang belum juga ada balasan.

LP-K-P-K. Maskur Baluntu mendesaj pihak kejaksaan untuk segera menahan oara tersangka keterlibatan RTLH Bolmong,Untuk diketahui bansos RTLH tahun 2019 ini realisasi anggarannya sudah dilakukan. Penerima (Kelompok) yang tersebar di beberapa Desa di Bolaang Mongondow, Sulut, ada yang tidak menerima dana ini namun oleh pihak ke-3. Akibatnya, dari 50 unit yang tersebar itu ada yang belum selesai dikerjakan oleh pibak ke.3.kami meminta pihak kejaksaan Negeri kotamobagu agar menangani kasus RTLH tidak setengah tengah untuk mengungkap ke rugian Negara.” Ungkap Baluntu,

(**Agus)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *