Pasca Putusan MA,,Kuasa Hukum Ilhamdi, SH MH : “Bupati Pelalawan H.M Harris Serta Kepala Dinas PMD Harus Taat Sama Aturan, Itu Adalah Perintah Pengadilan”

PIRNAS.COM | PELELAWAN RIAU – Melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 602K/TUN/2019, pada tanggal 21 November 2019 oleh Dr. Irfan Fachruddin, SH.,C.N, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyudi, SH.,MH dan Is Sudaryono,SH.,MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota.

Pada Putusan Kasasi tersebut Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Bupati Pelalawan. Sebelumnya di tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Bupati Pelalawan kalah melawan Jahar sebagai Penggugat, berdasarkan Putusan Nomor 58/G/2018/PTUN.PBR.

Selanjutnya sebagai tergugat yaitu Bupati Pelalawan mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan, sayangnya upaya Bupati Pelalawan juga kandas dengan di kuatkannya putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 161/B/2019/PTTUN-MDN.

Dengan demikian Bupati Pelalawan harus melaksanakan putusan sesuai amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 58/G/2018/PTUN.PBR yaitu Mencabut Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 648 Tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II (Kedua) Periode 2018 – 2024, khusus nomor 3 (tiga), tertanggal 26 November 2018, yang mengesahkan dan mengangkat saudara NAZRI, sebagai Kepala Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Selain itu Bupati Pelalawan juga harus segera melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa Serentak Gelombang II (Kedua) Periode 2018-2024, Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, khusus di TPS 02 dan TPS 04, paling lama 3 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap serta Bupati Pelalawan dihukum untuk membayar biaya perkara disemua tingkatan.

Saat Awak Media berkunjung ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci Jum’at 25/09/2020 saat di konfirmasi Kadis PMD Zamhur tidak berada di tempat, melalui Kabid Pemerintahan Desa Tengku Zulhaeni menyampaikan bahwa Proses tahapan untuk pemilihan kepada Desa di Desa Panduk Kecamatan Kerumutan dilaksanakan setelah di tetapkan pada APBD Perubahan Tahun 2020 ini,” ungkap Zulhaeni.

Kita juga akan secepatnya untuk turun sosialisikan ke masyarakat desa panduk tentunya mengenai penyelenggaraan pilkades tersebut di masa pandemi covid 19 sekarang bagaimana teknis pemungutan suaranya yang mana harus mengikuti protokol kesehatan,” kata zulhaeni.

Mengenai kapan akan di mulai pelaksanaan pemilihan ulang kepala desa panduk ,kita belum tentukan jadwalnya ,yang pasti dalam tahun 2020 ini,” papar zulhaeni.

Di tempat terpisah melalui Kuasa Hukum Penggugat yaitu Ilhamdi, SH., MH, ” secara tegas kami minta Bupati Pelalawan H.M Harris melalui Kepala Dinas PMD harus taat sama aturan, itu adalah perintah pengadilan, harus segera ditaati dan dilaksanakan”, Tutur Ilham.

“Klien kami dalam posisi yang dirugikan dan di zholimi, ingat negara kita adalah negara hukum, bahwa di sini ada konsekuensi hukumnya , jika tidak melaksanakan perintah pengadilan, Apalagi APBD Perubahan tahun 2020 Kabupaten Pelalawan infonya sudah disahkan, jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda pelaksanaan pemilihan ulang kepala Desa Panduk tersebut “, tutup ilham.

(Ardi)