Kepala BKD Pakpak Bharat Sesalkan Pemberitaan Tanpa Konfirmasi   

PIRNAS.COM | PAKPAK BHARAT – Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, Sartono Padang, sangat menyesalkan adanya pemberitaan di salah satu media online yang menyatakan bahwa dirinya menyampaikan pernyataan yang menyebut jika  Bupati Franc Bernhard Tumanggor   menginginkan orang orang dekatnyalah yang akan lolos seleksi dalam perekrutan tenaga harian lepas (THL).

Dalam hal itu, Kepala BKD Sartono Padang tidak mengakui dan membantah keras dalam pemberitaan tersebut, dianya  menyatakan jika dalam pemberitaan pernyataan tersebut adalah bohong dan samasekali tidaklah  benar dan terkesan menyudutkan dirinya serta tidak adanya berita” Berimbang” karena pihak wartawan media tersebut tidak pernah ada konfirmasi kepada saya selaku kepala BKD, sehingga berita tersebut telah  menyesatkan masyarakat dan merugikan dirinya sendiri.

“Saya Sartono Padang selaku kepala Badan kepegawaian daerah(BKD) sangat  menyayangkan adanya pemberitaan pernyataan tersebut dikarenakan saya tidak pernah sama sekali memberikan peryataan dan tidak pernah dikonfirmasi oleh wartawan  media online tersebut. Sehingga saya menduga berita tersebut terkesan tendensius mengarah kepada  sentimen pribadi terhadap saya” ujar sartono Padang.

Masih dalam penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Kabupaten Pakpak Bharat, Sartono Padang, Senin tgl 02/08/201 saat ditemui diruangkerjanya  mengatakan bahwa” segala  prosedur dalam sistim perekrutan THL(tenaga harian lepas) tersebut telah dituangkan dalam peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2021 tentang manajemen Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan juga merupakan pengganti Perbup Nomor 11 Tahun 2017.

Perbup  Nomor 14 Tahun  2021 tentang menejemen THL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mengatur bagaimana analisis beban kerja sehingga muncullah formasi. Sementara Formasi dilakukan berdasarkan kajian bagian organisasi  sehingga tercapai sekira 730 formasi seperti tenaga kesehatan,teknis, guru dan tenaga lainnya.

Rekruitmen THL tersebut sangat selektif karena mengingat jumlah pelamar sangat banyak, sementara kuota terbatas.

Memang dari awal sudah disampaikan kepada panitia supaya benar-benar dilaksanakan. Jika melihat dari kuota yang tersedia akan ada sekira 600 orang pelamar yang tidak lolos.

Dalam perekrutan Tenaga Harian Lepas THL di Pemkab Pakpak Bharat, Sartono Padang menegaskan bahwa inti dari perekrutan itu adalah mencari orang-orang yang berkualitas dan berintegritas yang dinilai mampu  dan berkomitmen untuk mendukung jalannya program visi-misi Pemkab Pakpak Bharat kedepanya.

Perekrutan dilakukan melalui seleksi dengan beberapa tahap yaitu seleksi berkas,ujian tertulis, wawancara dan lainnya dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah OPD dalam panitia seleksi yang disesuaikan dengan tupoksi yang menaungi THL yang akan direkrut.

Yang diseleksi  adalah terkait kualitas pelamar berupa Administrasi, ujian tertulis, wawancara,praktek dan lainnya. Integritas misalnya surat  berkelakuan baik dari kepolisian, surat kesehatan  dan surat persyaratan lainnya.

Masih menurut Sartono Padang,  dalam Perbup tersebut  sistem seleksi adalah terbuka untuk umum tanpa memandang suku agama maupun golongan serta tidak sepenuhnya dilakukan oleh BKD. Namun ada instansi -instansi teknis yang ikut dilibatkan seperti tenaga kesehatan ditangani oleh dinas kesehatan ,tenaga supir ditangani oleh dinas perhubungan,tenaga guru ditangani oleh dinas pendidikan dan lain sebagainya.

Setelah kumpul hasil seleksi dari instansi-instansi yang bersangkutan, maka hasil atau nama nama yang lulus seleksi  akan kami laporkan kepada bupati. Kami siapkan draf SK THL yang lolos untuk ditetapkan oleh Bupati menjadi THL di Pemkab Pakpak Bharat terang Sartono Padang.

Terkait berkurangnya jumlah formasi THL Pemkab Pakpak Bharat pada tahun ini , Ka. BKD Pakpak Bharat Sartono Padang menjelaskan bahwa pengurangan ini bukan kemauan Bupati atau pemkab Pakpak Bharat tetapi  ada tiga faktor berkurangnya jumlah formasi tersebut yaitu” adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK  akibat tingginya anggaran dalam penggajian THL yang mencapai angka 26 milyar pertahun. Terbatasnya anggaran khusus ke THL. Yang ketiga adalah karena dalam dua tahun belakangan ini,Pemkab Pakpak Bharat telah mengangkat PNS sebanyak 500 an orang termasuk PTT dan P3K artinya pegawai sudah bertambah sehingga tenaga THL yang membantu pegawai pun pasti berkurang.

Berkurangnya anggaran gaji THL dari 26 milyar pertahun, menjadi 18 milyar pertahun ditengah pandemi ini,  menghemat biaya sekira 7 milyar pertahun, sehingga bisa digunakan untuk pembiayaan kepentingan atau kebutuhan masyarakat Pakpak Bharat  dalam nomenkelatur pembangunan lainnya” ujar kepala BKD  Sartono Padang seraya meminta kepada wartawan media yang mempublikasikanya itu, agar segera mengklaripikasi,dengan meralat kembali judul dan isi dalam keterangan berita tersebut.

 (Jaman Munthe  )