Kelompok Tani Perjuangan BP Mandoge Minta Mediasi ke BPSKL Sumut Selesaikan Konflik Internal Sesama Penggarap

PIRNAS.COM | Rapat pembahasan tindak lanjut Usulan IUPHKM (izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan) yang diusulkan oleh Kelompok Tani Perjuangan Desa Huta Bagasan Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan meminta mediasi ke BPSKL Wilayah Sumut selesaikan konflik internal sesama penggarap. LKLH siap dampingi Kelompok Tani untuk peroleh izin Perhutanan sosial.

Dengan surat usulan IUPHKM Nomor.007/perjuangan /2018 tanggal 7 Januari 2018 perihal permohonan IUPHKM, surat usulan IUPHKM No.011/KP-GTP/II/2020 tanggal 3 Maret 2020 perihal tindak lanjut pengusulan IUPHKM a.n Kelompok Tani Perjuangan, surat kelompok Tani Perjuangan No.018/KP-GTP/IV/2020 tanggal 9 April 2020 perihal melengkapi persyaratan pengusulan IUPHKM a.n Kelompok Tani Perjuangan seluas (+-) 2.332 Ha di kawasan hutan Reg.1/A Tormatutung Desa Huta Bagasan
rapat ini untuk menindaklanjuti arahan dari Menteri Lingteri (Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) berdasarkan Surat Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.S.238/PHKm/PKPS/PSK.0/5/2020 tanggal 12 Mei 2020 hal hasil verifikasi administrasi.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan (BPSKL) wil Sumatera, (plt) Mohammad Rizal Pahlevi,SE,Msi.

Diruang rapat BPSKL Wil Sumatera Jln SM Raja Medan, kepala balai mengatakan bahwa Perhutanan sosial adalah suatu solusi untuk meredam konflik tenurial kawasan hutan baik antara sesama penggarap maupun dengan perusahaan yang telah memegang hak di kawasan hutan.

Balai PSKL Wil Sumatera menyambut baik tujuan Kelompok Tani Perjuangan dalam mengurus aspek legal pengelolaan Hutan secara sosial melalui IUPHKM.

Dalam rapat tersebut turut hadir ketua DPN LKLH (Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup) sebagai pendampingan kelompok Tani Perjuangan yakni M.Sofian Damanik dan Irmansyah,SE dari PT. Iqtishad Consultan Indonesia serta Irwanto yang juga sebagai kordinator bidang Jasa Lingkungan di DPN LKLH.

Dalam arahannya DPN LKLH tetap meminta kepada BPSKL wil Sumatera agar tetap memberikan peluang dalam pembagian zona dalam IUPHKM yakni adanya zona konservasi sebagai zona lindung untuk penyanggah kehidupan terhadap resapan air dan erosi.

Disamping adanya zona pemanfaatan sebagai sumber kehidupan para anggota kelompok tani Perjuangan yang menjadi mata pencaharian sebagai petani yang telah memanafaatkan HHBK (hasil Hutan bukan Kayu ).

Dalam kesempatan itu pengurus kelompok Tani Perjuangan Pardamean Manurung sebagai ketua didampingi oleh M.Yusuf Manurung dan Khomis Sirait dan anggota Tria RM, Wiji Sinaga, Arwan juga meminta kepada BPSKL Wil Sumatera agar dapat memfasilitasi usulan IUPHKM serta menyelesaikan konflik internal di Kelompok Tani Perjuangan, yang mana telah adanya usulan IUPHKM atas nama Kelompok Tani Hijau Lestari yang pengurusnya juga masih anggota kelompok Tani Perjuangan.

“Inilah tujuan kami meminta rapat pertumuan ini agar adanya mediasi anatar Kelompok Tani Perjuangan dengan Kelompok Tani Hijau Lestari untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat”, ungkapan P. Manurung.

Ketua DPN LKLH sebagai pendamping juga menjelaskan bahwa lokasi garapan di Desa Hutabagasan ini adalah milik Kelompok Tani Perjuangan, hal ini telah ditegaskan dalam Putusan MA RI No.37/Pid.B/LH/2019 /PN Kis yang telah berkekuatan hukum tetap (Incrah).

“Tanah garapan perkebunan ini ditegaskan lagi oleh Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Surat Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI No.S.153/KUH/PKHWI/PLA.2/4/2020 tanggal 23 April 2020 perihal tanggapan atas konfirmasi status kawasan hutan, garapan Kelompok Tani Perjuangan berada di dalam HPK dan HL dan Dirjen PDASHL juga telah memberikan bantuan bibit penghijauan sebanyak 5000 bibit, berdasarkan Berita Acara (BA) No.BA.90/BPDASHLAB-4/2020 tentang serah terima bantuan Bibit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI melalui BPDAS-HL Asahan Barumun Di Pematang Siantar”, ujarnya.

(DM/suryani)