DPRD Dairi Rapat Bahas Serapan Anggaran Penanggulangan Covid-19 Rendah

PIRNAS.COM | DAIRI – Gabungan Komisi DPRD Dairi gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi terkait serapan anggaran dana penanggulangan corona virus disiase 2019 (Covid-19) secara tertutup, Senin (6/7) di gedung dewan.

RDP dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Leonardus Sihotang dan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketua DPRD Sabam Sibarani dikonfirmasi, membenarkan RDP dengan pembahasasan/ mempertanyakan kepada eksekutif terkait penggunaan dana realokasi sebesar Rp 58,2 miliar serta dana refocusing Rp14 miliar dan sudah sejauh mana penggunaan dana penanggulangan Covid-19.

Pasalnya, menurut DPRD belum semua masyarakat yang terdampak corona mendapat bantuan, dari pemerintah. “Masih ada sekitar 5-6 ribu kepala keluarga (KK) masyarakat yang terdampak Covid-19/ warga miskin tidak mendapat bantuan baik bantuan penanggulangan Covid-19 seperti bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos), BST Kelurahan melalui APBD Dairi, bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), dana program keluarga harapan (PKH) serta bantuan pangan non tunai (BPNT),” ucapnya.

RDP lintas komisi dengan eksekutif, untuk mendorong agar dana realokasi dan refokusing segera digunakan bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan tesebut.

Sabam menyebutkan, menurut Sekda, Leonardus Sihotang menyampaikan, baru sekitar 20 persen atau sebesar Rp7,6 miliar lebih yang sudah digunakan untuk penanggulangan pandemi dari total realokasi sebesar Rp 58,2 miliar.

Dengan kondisi itu, serapan anggaran penanggulangan corona masih rendah. Sementara, masih banyak masyarakat belum mendapat bantuan yang sangat layak untuk dibantu.

Lanjut Sabam, banyak hal yang disampaikan anggota dewan misalnya, bantuan sembako kepada supir angkutan umum yang hanya diberikan kepada supir angkot di seputaran Kota Sidikalang. “Sopir angkutan umum yang di kecamatan juga perlu dibantu, karena mereka juga ikut terdampak,” ungkapnya.

Legislatif meminta eksekutif mengakomodir masukan disampaikan dewan, untuk penanganan dampak pandemi corona serta bantuan bagi warga miskin yang belum terdata sebagai penerima PKH dan BPNT.

Pada kesempatan itu, Leonardus Sihotang mengatakan bahwa, kata Sabam, dana realokasi dan refocusing Covid-19, tidak harus dihabiskan. Menurutnya, dana itu bukan kegiatan yang harus dilaksanakan seperti penggunaan dana APBD. Namun, penggunaan dana realokasi dan refocusing itu masih perencanaan.

Ditanya soal RDP digelar tertutup, Sabam mengatakan, karena RDP melibatkan gabungan komisi, dalam tata tertib dewan diatur bisa terbuka dan bisa juga tertutup.

(PATAR SINAMO)