Bupati Pakpak Bharat Hadiri Rakor Evaluasi PPKM Dan Penyerapan Anggaran Covid-19

PIRNAS.COM | PAKPAK BHARAT – Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor hadiri Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 se-Sumut di Hotel Grand Aston City Hall, Medan, Senin tgl (27/09/2021).

Rakor tersebut dibuka secara resmi Gubernur Edy Rahmayadi yang ditandai dengan pemukulan gong, dilanjutkan diskusi dengan narasumber langsung oleh Gubernur Sumut, Kapolda Sumut Irjen Pol R.Z Panca Putra, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut IBN Wiswantanu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut Kwinhatmaka.
sementara yang menjadi peserta sosiisasi tersebut adalah para Kepala Daerah se-Sumut bersama unsur Forkopimda.

Rakor tersebut dihadiri secara fisik oleh para Kepala Daerah se-Sumut bersama dengan unsur Forkopimda.
Sedangkan yang hadir secara virtual Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah masing-masing kabupaten/kota dan juga lembaga pemerintahserta unsur yang terkait lainnya.

Dalam rakor dimaksud Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta para kepala daerah tidak ragu untuk merealisasikan anggaran. Percepatan realisasi anggaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumut, usai terhantam pandemi Covid-19.

Dari 1 Januari hingga 24 September 2021, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mencapai 57,02% atau sekitar Rp7,82 triliun. Capaian ini meningkat 7,72% usai mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian 18 Agustus 2021 lalu.

“Tahun anggaran ini tersisa kurang lebih tiga bulan lagi, jangan ragu merealisasikan anggaran tetapi tepat dan benar. Di sini ini kita berdiskusi dengan Kejatisu, Kapolda, BPK dan BPKP, jadi tidak ada lagi alasan takut,” kata Gubernur Edy Rahmayadi.

Pada saat diskusi, Edy Rahmayadi mengatakan lambatnya serapan anggaran terjadi karena beberapa faktor seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni, takut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan faktor alam. Selain karena faktor alam, dia berharap tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (SILPA).

Edy Rahmayadi juga mengingatkan selain APBD realisasi anggaran penanganan Covid-19 juga secepatnya dilakukan. Per 18 September 2021 Sumut telah merealisasikan anggaran Covid-19 50,7% atau sekitar 87,2 miliar”pungkasnya.

Sementara, Kapolda Sumut Irjen Pol. R.Z Panca Putra Simanjuntak menegaskan telah memerintahkan kepada jajaran bawahannya untuk mendampingi kepala daerah dalam merealisasikan anggarannya. Dengan begitu diharapkan terhindar dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Polda Sumut dalam bertindak, menurut Panca Putra, tidak langsung melakukan penangkapan, ada tahapan seperti upaya awal, upaya preventif, memberi warning, evaluasi kemudian penegakan hukum.

“Sudah saya sampaikan kepada bawahan saya jangan menakuti-nakuti, dampingi. Kalau ada yang main-main boleh disampaikan kepada saya. Ini demi kemajuan perekonomian Sumut, demi kesejahteraan rakyat. Kita juga dalam bertindak tidak mungkin langsung tangkap ada upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya,” tegas Panca.

Kejati Sumut IBN Wiswantanu juga mengatakan” upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan tetap menekan penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi saat ini menjadi senjata utama dalam menekan penyebaran penyakit yang menakutkan itu” ujarnya.

( Jaman Munthe )