PIRNAS.ORG & PIRNAS.COM | SUBULUSSALAM – Beredarnya sejumlah isu munculnya persoalan di Pemerintah Kota Subulussalam mendapat tanggapan serius dari pengamat Hukum Subulussalam Nobuala Halawa, SH, MH, Sabtu (23/11/2019).
Pasalnya, akhir-akhir ini timbul persoalan bobolnya KAS daerah hingga 2 miliar, ditambah lagi soal fee 10 miliar untuk pejabat teras dan juga isu CPNS. Bahkan akibat dari beberapa persoalan tersebut membuat Kepala BKD Kota Subulussalam harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Juga mengenai isu pembuangan hewan peliharaan di sungai Lae Souraya juga menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, akibatnya omset pedagang ikan pun jadi turun.
“Exsekutif dan legislatif kota Subulussalam harus segera menyelesaikan persoalan ini dengan cepat agar kepercayaan masyarakat itu tidak hilang kepada pemerintah”, katanya.
Dikatakannya, pemerintah juga seharusnya membuat pertemuan mencari solusi atau diselesaikan melalui jalur hukum, sekali gus untuk menjadikan efek jera bagi para penyeleweng jabatan.
Nobuala Halawa yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PSI Kota Subulussalam mengungkapkan, persoalan yang muncul saat ini di Kota Subulussalam diduga ditunggangi oleh oknum-oknum yang sakit hati akibat hasil pilkada yang lalu, sehingga banyak para pengamat dadakan yang mempolitisir isu-isu ini untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
“Dalam hal ini secara pribadi saya sangat mendukung masyarakat atau LSM melaporkan persoalan ini dengan membawa bukti-bukti sebagaimana mestinya ke pihak berwajib tidak boleh hanya asumsi-asumsi belaka”, terang Nobuala.
Nobuala juga menghimbau agar saling menjaga etika dalam berpolitik dan berpendapat bukan atas dasar kebencian, kesejahteraan bersama akan bisa berjalan apabila pemerintah dan masyarakat menjalankan dengan baik Hak dan Kewajiban nya masing-masing.
Reporter : Mansyah Berutu
