DPW KPK Tipikor Riau Meminta Supermasi Hukum Harus Di Tegakkan

PIRNAS.COM | RIAU – Mengacu pada undang-undang 1945 sebagai dasar hukum untuk menegakkan sebuah aturan dan demi mencapai keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Hukum harus di tegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rismadi warga desa Boncang Mahang Kecamatan Bathin Solapan Km 18 saat dikonfirmasi awak media Pirnas mengatakan sangat kecewa atas perbuatan penangkapan 1 unit alat berat milik nya, sebuah Excavator merk/ tiphe Hitachi zx210f dengan nomor serial AUN.004559 tahun 2011 warna kuning yang di beli dari PT. Bandang Rezeki Lestari. berdasarkan surat pelepasan hak di Pekanbaru tahun 2014.

Terkait kekecewaan Rismadi sewaktu melakukan pekerjaan di wilayah dusun 2 Ampean Rotan Kepenghuluan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, selaku pemborong lahan perkebunan untuk pembuatan Bangketan dengan ukuran parit 2mx3m dan dalam perjanjian kontrak di buat pada tanggal 06 Juni 2016. Menurut Rismadi, perbuatan ini di duga tindakan dengan melawan hukum. pasalnya, perkara yang tidak memiliki dasar hukum, sehingga akibat dari kejadian ini saya merasa tidak nyaman dengan kejadian yang saya alami dan masalah ini tidak masuk dalam ranah hukum dan atau akal sehat, bahwa pengadilan negeri Kabupaten Rokan Hilir sudah membuat suatu keputusan  pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan salinan putusan nomor :174/ PDT/2018/PT.PBR. di berikan kepada saya (Rismadi) sebagai (penggugat/Pembanding) atas permintaan sendiri terkait hasil dari pada salinan putusan pengadilan Rokan Hilir, saya sangat kecewa sekali dan saat Berita ini di publikasikan 1satu unit Excavator belum juga selesai dan masih menunggu keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, katanya.

Terpisah ketua DPW KPK Tipikor Propinsi Riau Yulius, SH, MH, mengatakan, terkait polemik yang di alami oleh masyarakat Desa Boncah Mahang sebut Rismadi, “kita sangat sayang dan sangat merasa kecewa atas keputusan dan atau tindakan para aparat penegak hukum, sebab dengan kronologi di suatu tindakan dengan melawan hukum yang di DUGA tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga masyarakat terintimidasi dan akibat kejadian penangkapan satu unit Excavator oleh warga dan akibat kejadian tersebut, masyarakat mengalami kerugian pekerjaan, waktu dan materi.”

Menurut Yulius, SH, MH, “kami dari Aktivis KPK Tipikor Propinsi Riau meminta kepada aparat penegak hukum harus dapat bekerja secara profesional, konsekuen dan koperatif menegakkan supremasi hukum yang sesuai dengan undang-undang 1945 sebagai dasar acuan demi tegaknya supremasi hukum untuk memberikan rasa kenyamanan, keamanan dan merasakan kenikmatan di lingkungan masyarakat dan kita dari Aktivis KPK Tipikor Propinsi Riau, selalu memantau kinerja para penyelenggara negara, aparat penegak hukum, terkait korupsi, kolusi dan Nepotisme serta Hak Azasi Manusia (HAM ).” Tutupnya.

R. Damanik