Lanjutkan Tahapan Pilkada Pada Juni, Dinilai Terlampau Berani

PIRNAS.COM | JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Daerah pemilihan Kalimantan Tengah A Teras Narang menilai rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 6 Juni mendatang terlampau berani.

“Saya sebagai anggota DPD mencermati bahwa rencana KPU untuk melanjutkan tahapan Pilkada 6 Juni 2020 tersebut terlampau berani, dan terlampau optimis, termasuk juga Pemerintah dan DPR RI dalam hal ini Komisi II.

Hal ini disampaikan Teras Narang menjawab Media Dari Kutipan Waspada Minggu (17/5) terkait rencana KPU melanjutkan tahapan pilkada.
Terang Narang memaparkan pandanganya setelah sebelumnya berkunjung ke beberapa Provinsi yang ikut Pilkada (sebelum pandemi Covid 19).

Langkah untuk menunda Pilkada sampai dengan 9 Desember 2020, menurutnya tidaklah bijaksana. Cenderung hanya memperhatikan salah satu sektor saja, yaitu anggaran. Tanpa mempertimbangkan cara lain untuk mengamankan anggaran Pilkada tahun 2020.

“Saya berpendapat bahwa keputusan Pemerintah, DPR dan KPU tersebut, akan memicu mewabahnya pandemi Covid 19 di tanah air, terutama di 270 provinsi, kabupaten dan kota yang akan melaksanakan Pilkada yang akan datang”, tuturnya.

Karena itu Teras Narang yang juga Ketua Komite I DPD ini menyarankan agar diberi Jedah waktu kepada rakyat untuk menjaga dirinya, sesuai protokol kesehatan Covid 19.

Mantan Gubernur Kalteng ini mengingatkan akibat pandemi Covid 19, banyak rakyat yang menderita dari sisi kesehatan, ekonomi dan keuangannya.

“Belum lagi sekiranya terjadi yang tidak kita harapkan, yaitu serangan gelombang kedua pandemi Covid 19 ini”, ucapnya.

Teras mengakui bersyukur DPD tidak ikut memutuskan tentang penundaan Pilkada sampai bulan Desember 2020. Kendatipun DPD mempunyai hak konstitusi sebagaimana termuat di UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang di abaikan oleh Pemerintah dan DPR.

Pada sisi lain, terkait DPD tidak diikutkan dalam memutuskan penundaan Pilkada itu.
Teras Narang pun menyerahkan kepada Sidang Paripurna DPD RI untuk melakukan judicial review tentang pengabaian yang dilakukan antar lembaga negara tersebut.

“Saya adalah salah satu anggota DPD RI yang setuju lembaga negara DPD RI pada saatnya mengajukan gugatan sengketa lembaga negara di MK”, tegasnya.

Dia menegaskan negara kita adalah negara hukum. Hukum harus ditegakan.
“Bagaimana negara kita mau memerintahkan taat hukum kepada rakyatnya, manakala lembaga negaranya sudah tidak menaatinya. Pembelajaran dan sikap yang obyektif, konstruktif dan konstitusional dalam berbangsa dan bernegara, wajib dilaksanakan. Itulah perwujudnyataan negara kesatuan yang berbentuk republik dan demokratis”, tandas A Teras Narang.

(jeans heri)