PERNYATAAN SIKAP OLEH KETUA UMUM HIMA PALUTA, SETIA HASAYANGAN RAMBE

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | PALUTA – Pernyataan Sikap Himpunan Mahasiswa Padang Lawas Utara terkait penyimpangan wewenang yang diduga dilakukan oleh pemerintah kabupaten Padang Lawas Utara, Rabu (4/3/2020).

Kabupaten Padang Lawas Utara telah hidup dalam balutan Demokrasi Liberal yang hari ini menjadi pedoman Negara Indonesia dalam Menjalankan sistem kenegaraan.

Demokrasi tersebut lahir sebagai keinginan untuk mendapatkan hak kemerdekaan yang sesungguh-sungguhnya. Demokrasi bermakna bahwa kekuasaan itu sepenuhnya berada di tangan rakyat, maka sejatinya demokrasi merupakan alat yang digunakan untuk memenuhi kesejahteraan warga negara Indonesia.

Dalam perjalanannya kerap kali demokrasi menemukan gejala-gejala penyimpangan dalam praktek kehidupan yang kebanyakan dilakukan oleh pemangku kebijakan. Tak terkecuali di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Beberapa waktu lalu, Kabupaten Padang Lawas Utara di fokuskan terhadap kegiatan demokrasi pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di seluruh desa di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pemilihan tersebut telah disediakan oleh Undang-undang tentang petunjuk pelaksaan dan regulasi nya. Namun pada prakteknya ada dugaan terjadi penyalahgunaan kekuasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

“Kami melihat praktek pemilihan BPD yang dilakukan terjadi penyalah gunaan kekuasaan
Pemilihan BPD harusnya diselenggarakan secara Demokratis sebagai konsensus yang disepakati sebagai nilai kemerdekaan memilih dan dipilih oleh warga Negara. Namun yang terjadi pada prakteknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi” ucap Ketua HIMA Paluta.

Para Calon BPD juga banyak diintervensi oleh kekuasaan pemerintah desa melalui panitia pemilihan yang melaksanakan. Ada beberapa yang mencalonkan sebagai BPD namun tidak diluluskan karena alasan tidak memenuhi persyaratan, padahal kenyataannya di halangi oleh kekuatan kelompok-kelompok Feodalisme.

Dan surat itu juga tidak disosialisakan kepada warga setempat sehingga terkesan di sembunyikan agar masyarakat di setiap desa tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi demokrasi tersebut.

Kamudian, pemilihan yang dilakukan juga tidak dilaksanakan secara Luberjurdil, karena pemilihannya dilakukan dengan memanggil satu-persatu calon oleh pihak penyelenggara.

Sehingga kejadian itu sangat mencederai bahkan mencoreng Demokrasi di kabupaten Padang Lawas Utara.

“Praktek tersebut kami duga sebagai upaya pemerintah desa membangun kekuatan oligarki di tingkatan desa”, ucap Ketua HIMA Paluta.

Anggota BPD yang di pilih dibebankan oleh penyelenggara membayar uang senilai 1,7 juta sampai 2 juta rupiah per orang saat hendak melakukan pelantikan. Apabila tidak dibayar maka dia secara tidak langsung digagalkan sebagai anggota BPD.

“Kami menduga bahwa ada praktek jual beli jabatan yang dilakukan oleh pemerintah desa mulai dari penyelenggara. Hal tersebut semakin memperlihatkan betapa bobrok dan rusaknya praktek demokrasi yang dilakukan di desa-desa di kabupaten Padang Lawas Utara. Dan pembayaran itu merata di seluruh desa kabupaten Padang Lawas Utara di bebankan kepada anggota BPD”, ujar Ketua HIMA Paluta.

Pelantikan tersebut dilakukan pada hari jumat, 28 Februauri 2020 bertempat di kantor Bupati kabupaten padang lawas utara.

“Berdasarkan kajian tersebut. Kami Menyatakan ke prihatinan terhadap kondisi tersebut”,  ucap ketua umum Hima Paluta pekan baru SETIA HASAYANGAN RAMBE kepada media pirnas.

1. Kami melihat begitu subur praktek-praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa di kabupatan Padang Lawas Utara. Kami menduga bahwa hal tersebut secara berantai dilakukan oleh pemerintahan ditingkat desa melalui intervensi relasi kekuasaan. Dan karena itu kami menolak segala bentuk pungutan liar, dan menuntut agar aparat penegak hukum melakukan kerja maksimal dalam menuntaskan persoalan tersebut.
2. Kami menduga ada praktek jual beli jabatan yang dilakukan. Maka kami mendesak dan menuntut agar praktek tersebut segera di tuntaskan karena akan berdampak tumbuhnya korupsi dan penyimpangan kekuasaan.
3. Kami mendesak dan menuntut agar kejari Padang Lawas Utara sege

(PHAS)