Pemerintah Pusat Berencana Akan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai PPN Pada Barang Kebutuhan Pokok

PIRNAS.COM | KAMPAR – Pemerintah pusat berencana akan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok (sembako). Siapa yang menyangka, dalam kondisi yang serba sulit saat ini, pemerintah pusat membuat keputusan sepihak tanpa memikirkan kepentingan masyarakat banyak. Untuk saat ini, barang kebutuhan pokok masih bebas PPN, rencana tersebut tertuang dalam revisi kelima undang-undang (UU) nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP).

Isu rencana pengenakan PPN terhadap kebutuhan pokok atau sembako sudah santer terdengar sampai kekalangan masyarakat lapisan bawah, ini membuat sebagian besar masyarakat mulai mengeluh. Dampak dari rencana pemerintah pusat tersebut akan berimbas terhadap perekonomian masyarakat walaupun hanya sebatas rencana tetapi pesatnya informasi dari berbagai media membuat kekhawatiran dari pelaku usaha yang menggantungkan usahanya pada sektor dagang harian.

Dalam pasal 33 undang-undang dasar (UUD) 1945 menjelaskan dengan sangat jelas bahwa, negara dan atau pemerintah diminta dan dituntut menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat. Dimasa Covid-19 ini sulit sekali diprediksi mana masyarakat yang sangat membutuhkan karena masyarakat mengaku sangat membutuhkan.

Salah seorang masyarakat Bangkinang kota yang sedang sibuk dengan kegiatannya di pasar, mencoba tetap optimis dalam kondisi seperti saat ini, beliau berkata, “kami ini hanya pelaku usaha pak, kalau pemerintah pusat ada rencana seperti itu, ya apa boleh buat, tapi alangkah baiknya dipikirkan kembali”.

Lain halnya dengan warga yang membutuhkan kebutuhan pokok, kalaulah terjadi apa yang direncanakan pemerintah pusat maka seluruh harga kebutuhan pokok atau sembako akan merangkak naik harganya. Sudahlah beraktifitas dibatasi, harga sembako melangit nantinya, siapa yang akan diuntungkan.

Pemerintah pusat saat ini sedang menggodok rencana pengenakan pajak pertambahan nilai (PPn) terhadap bahan kebutuhan pokok atau sembako. Boleh-boleh saja harga sembako naik jika daya beli masyarakat meningkat, namun yang perlu diperhatikan, usaha dan pendapatan masyarakat menurun ditengah pandemi covid 19 karena adanya pembatasan. Adapun barang kebutuhan pokok yang dikenakan PPn yaitu garam, beras, jagung, gabah, sagu, kedelai, telur, gula, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Wakil ketua umum majelis ulama Islam (MUI), Anwar Abbas menyebut, “pengenaan PPn pada kebutuhan pokok lebih banyak menimbulkan mudarat atau kerugian pada masyarakat, kalau sembako akan dikenakan PPn maka dampaknya tentu saja harga-harga sembako akan naik,” ujar Anwar dalam keterangannya Rabu (8/6/2021),

Tambahnya lagi, ketika pendapatan masyarakat menurun, sembako akan dikenakan PPn oleh pemerintah, ini akan sangat memukul masyarakat lapis bawah, terutama masyarakat miskin yang jumlahnya selama Covid-19 mungkin sudah mencapai 30 juta orang, ditambah lagi dengan kelompok lapisan masyarakat yang ada sedikit diatasnya.

(Y/K)