Camat Poigar Resmi Melapor ke Ombudsmen di Manado Tentang Pembokaran Meteran di Rumah Dinas Oleh Pihak PLN Inobonto

PIRNAS.COM | BOLMONG – Akhirnya pihak Pemerintah kecamatan dalam hal ini Camat Poigar resmi melaporkan pihak PT. PLN ULP Inobonto, Polemik dugaan Pembongkaran kWh meteran listrik di rumah dinas camat Poigar Deddy Ruswandi Mokodongan S.sos MM yang di duga dilakukan oleh petugas lapangan ULP PLN Inobonto akhirnya jadi seru.

Meski sudah mendapat Klarifikasi dari Pimpinan ULP (Unit pelayanan pelanggan) PLN Inobonto Rama perdana bahwa tindakan petugas ULP PLN Inobonto ketika membongkar kWh Meteran listrik di rumah dinas camat Poigar sudah tepat dan sudah sesuai SOP (standard Operasional prosedur). Namun menurut camat Poigar apa yang diucapkan oleh pimpinan ULP PLN Inobonto itu adalah upaya membela diri.

”Pernyataan manager ULP PLN Inobonto Rama perdana itu adalah upaya membela diri, Dan silahkan saja karena itu haknya dia, Tapi sebagai pimpinan seharusnya beliau turun ke lapangan jangan hanya di kantor dan tunggu laporan bawahan,” ungkap camat kepada awak media ini Senin (1/03/2021).

Lebih lanjut kata camat sebagai warga negara yang baik dan punya hak yang sama di mata hukum maka dirinya secara resmi melaporkan kasus ini ke pihak Ombudsman RI perwakilan Sulut yang ada di Manado dengan Nomor laporan 100/C.6/43/11/2021 perihal aduan dugaan pembongkaran meteran listrik oleh ULP PLN Inobonto tertanggal 26/02/2021 yang di tujukan kepada Ombudsman RI perwakilan provinsi Sulawesi Utara di Manado, terangnya.

“Alhamdulilah laporan sudah di terima oleh staf ombudsman RI di manado dan mereka responsif dan berjanji akan segera menindak lanjuti laporan kami tersebut,“ imbuhnya.

Camat menambahkan ada dua kerugian yang dialaminya pasca kejadian tersebut yakni kerugian material karena saat pembongkaran kWh meteran listrik aliran llistik putus sehingga Kulkas yang berisi belanjaan dapur tak menyala, Jumlah kerugian di taskirkan sekitar 1 juta. Sementara kerugian inmaterialnya ini adalah bentuk pencemaran nama baik terhadap keluarga saya karena tanpa konfirmasi yang di tanda tangani kedua bela pihak petugas langsung melakukan pembongkaran, Tandasnya.

Ketua DPC LAKI Bolmong Indra Mamonto yang sejak awal mendampingi kasus ini berjanji akan mengawal kasus ini sampai ke ranah Hukum.

Menurut Indra tindakan Petugas ULP PLN Inobonto tersebut melanggar SOP Yakni, “MCB di turunkan karena menunggak satu bulan, artinya jika pelanggan menunggak satu bulan maka PLN akan menurunkan daya listrik dan Menurunkan daya MCB
(Miniatur circuit breaker), yang kedua apabilah menunggak dua bulan maka sambungan listrik di putus dari tiang listrik, sedangkan yang menunggak 3 bulan maka PLN akan membongkar meterannya,” jelas Indra.

Adapun beberapa point singkat yang jadi aduan camat Poigar ke ombudsman RI Di Manado adalah :
1) Selaku BUMN Petugas ULP Inobonto telah bertindak semena-mena terhadap pejabat Pemerintah setempat, tanpa konfirmasi
melakukan pembongkaran kWh meteran Listrik.
2) Memasuki rumah dinas pemerintah tanpa ijin.
3) Melanggar SOP PLN sendiri yakni tidak memberikan surat peringatan secara bertahap (point seperti terlampir di laporan).
4) Di duga telah melakukan pengrusakan terhadap fasilitas negara sehingga dapat di jerat dengan ketentuan hukum pidana pasal 406 (KUHP ) ayat 1.
5) Tindakan ULP PLN Inobonto adalah tindakan eksekusi yang seharusnya hanya bisa di lakukan oleh pengadilan Negeri.

(**Agus)