DUGAAN ANGGARAN FIKTIF, OKNUM KABAG KERJASAMA MEDIA BERDEBAT SENGIT DENGAN WARTAWAN

PIRNAS.COM | ROHIL – Tak terima diungkap Dugaan anggaran fiktif dana publikasi media, oknum kepala bagian (kabad) kerja sama media DPRD Rokan Hilir (Rohil) bernama “Marwan” meradang, Senin (26/10/2020).

Menurut informasi, Marwan mengamuk karena sejumlah media telah mempublikasikan penganggaran dana publikasi media yang diduga “fiktif dan sarat kepanjangan”.

Marwan yang dikenal sok preman itu langsung menghubungi wartawan salah satu media dengan nada tinggi dan mencari pembenaran diri. Berikut isi pembicaraan Marwan dengan awak media :

Marwan : “Kau yang menaikan berita itu?” Tanyanya

Wartawan : “Iya. Kenapa ya bang”?

Marwan : Kapan kau konfirmasi?

Wartawan : Kemarin, kan sudah kita duduk bersama diruangan abang.

Marwan : Ada buktinya?

Wartawan : Ada, dan ada juga saksi

Marwan tetap tidak terima dan berkilah lagi. Pada hari Senin, (26/10/2020) mendatangi Marwan di ruang kerjanya di Gedung Mewah DPRD Rohil. Saat wartawan masuk ke ruangannya Marwan langsung emosi dan mengusir wartawan.

“Keluar kau dari ruangan ini, tidak ada konfirmasi” Kata Marwan.

Padahal kedatangan wartawan bermula hasil pembicaraan Marwan saat menghubungi wartawan, Minggu, (25/10/2020) sekira pukul. 14:10, melalui telpon seluler pribadinya.

Perbuatan Marwan ini mendapat kencaman dari organisasi Pers. Menurut pebgerus organisasi Pers bahwa perbuatan Marwan itu merupakan perbuatan melawan hukum terhadap tugas saat menjalankan fungsi kontrol sosialnya dan melanggar Undang-Undang Pers no 40 tahun 1999 BAB VIII pasal 18 ayat 1 yang berbunyi : setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

Hal ini disampaikan ketua Forum Pers Independent Indonesia Kabupaten Rohil, Musmulyadi.

Mul menyayangkan perbuatan oknum PNS yang bertugas di DPRD Rohil yang melakukan pengusiran terhadap wartawan sebagai sosial control.

Peristiwa ini membuat tergores hati insan pers dan terluka kembali sebagaimana dengan akhir akhir ini banyaknya kriminalisasi terhadap Pers. Diantaranya yang dilakukan oleh Marwan.

Diharapkan kepada Bapak Bupati dan pihak penegak hukum segera memproses dugaan pelanggaran UU pers no 40 tahun 1999 agar kedepannya tidak terjadi lagi hal yang sama.

Lanjutnya, oknum PNS bernama Marwan yang bertugas di lingkup pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dengan simbol seribu kubah tak sewajarnya berbuat seperti itu kepada wartawan yang merupakan mitra kerjanya.

Marwan yang di gaji oleh negara dari uang rakyat bersikap sopan, santun dan tidak agresif dalam menghadapi masalah.

“Tujuan negara menugaskan dan digaji oleh negara dari uang rakyat untuk menjadi panutan dan melayani masyarakat setulus hati,” tuturnya.

Mus mengingatkan Marwan agar melayani masyarakat dengan baik khususnya wartawan, jika ada kekeliruan dalam pemberitaan silahkan tempuh jalur yang ada dan bisa mengajukan hak jawab, hak koreksi pada media yang bersangkutan.

(PANCA SETEPU)