PTPN 2 Kebal Hukum. Kangkangi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | MEDAN – PTPN II (Persero) diduga telah menjual 87,7252 hektar tanah di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2435 K/Pdt/2019 milik 54 warga akan melaporkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PTPN 2 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Sumut hingga tembusannya ke Presiden Republik Indonesia dan Mahkamah Agung.

“Tanah milik 54 warga itu sesuai Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/32/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 sah dan berkekuatan hukum,” ujar Dandie Shamirza SH, didampingi Amelia Syahreni SH, Reminisir Harita SH, dan Giovanni Legintha Perangin-angin SH dari Kantor Advokat Law Firm Dandie S & Partner selaku kuasa hukum 54 warga tersebut kepada wartawan di Taman Setia Budi Indah Medan, Selasa (7/4/2020).

Hari Senin, tanggal 9 September 2019 Keluarlah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:2435 K/Pdt/2019 dengan rapat Majelis Musyawarah Hakim oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti maka Keluarlah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:2435 K/Pdt/2019. Ditandatangani salinannya oleh Panitera Muda Perdata H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

Tanah milik 54 warga seluas 87,7252 hektare itu berada didalam 300 hektar tanah yang telah dijual PTPN II kepada Pemprovsu untuk Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Sport Center. tanah milik 54 warga itu berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/32/DS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 telah pernah menjadi perkara sengketa antara 54 warga Suyartono dkk melawan PTPN II dan BPN Kab. Deliserdang di PN Lubuk Pakam dengan Register Nomor 11/Pdt.G/2016/PN-LBP dan telah diputus tanggal 30 Januari 2017.

“Begitu juga perkaranya di tingkat banding dan kasasi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan memenangkan hak tanah kepada warga,” tutur Dandie.

Berdasarkan putusan diatas maka secara sah dan berkekuatan hukum tetap bahwasanya tanah seluas 87,7252 hektar itu milik 54 orang masyarakat. Sementara menurut informasi yang dihimpun Pirnas.com &Pirnas.Org, Medan pembayaran tanah seluas 300 hektare untuk Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Sport Center itu seharga Rp152,951 miliar itu telah dilakukan Dispora Provinsi Sumut dan diterima Dirut PTPN II di Kantor BPN Sumut, Senin (6/4/2020).Ketika dikonfirmasi kepada pihak BPN Sumut terkait pelaksanaan pembayaran tersebut melalui telepon tidak mau menjawab.

(Han/Wil)