Home » Hukum » Demontrasi Wartawan Jilid l 200 Orang, Jilid ll 500 orang Jilit lll Bisa Jadi 1000 Orang 10 Tahun Dana Publikasi Baru Sekarang Ada Temuan BPK Aneh Realisasinya Tidak Jelas Alasan WTP

Demontrasi Wartawan Jilid l 200 Orang, Jilid ll 500 orang Jilit lll Bisa Jadi 1000 Orang 10 Tahun Dana Publikasi Baru Sekarang Ada Temuan BPK Aneh Realisasinya Tidak Jelas Alasan WTP

Pirnas.com 11 Mar 2020

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | LABUHAN BATU SELATAN – Sampai saat ini tidak ada juga penyelesaian antara wartawan yang bertugas di Labusel dengan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga para wartawan yang merupakan organisasi dunia tidak perduli pemerintah daerah mengakui atau tidak tentang keberadaan wartawan di masing masing media yang sudah berbadan hukum, baik yang berkantor di Jakarta, Medan mau pun di kabupaten yang pasti tidak ilegal, apa bila hal ini tidak juga di respon demo jilid lll akan berlangsung.

10 tahun dana publikasi dari pemerintah daerah Kabupaten Labusel yang di anggarkan melalui kehumasan tidak pernah ada masalah wajar dalam orasi wartawan menuding Kabag Humas dan Sekdakab bermain dana yang sudah di anggarkan 2,4 Milyar lebih tahun 2018 yang dibayarkan kepada para wartawan hanya uang berita sama uang koran itupun mingguan hanya di bayar Rp. 50.000,- perbulan, dana untuk liputan kegiatan bupati tidak ada, liputan husus tidak ada, sudah pasti jadi temuan karena diduga dana tersebut tidak tepat sasaran.

M Suyanto salah satu wartawan yang ikut unjuk rasa menyampaikan kekesalannya terhadap raibnya dana publikasi dan tidak tepat realisanya sehingga para insan pers yang bertugas di labusel tidak mendapat dana yang sudah dianggarkan dan sudah setujui DPRD 2,4 Milyar lebih tahun 2018 hanya beberapa ratus juta saja yang dibayarkan kepada para wartawan, selebihnya raib entah kemana.

“Ini sudah tentu diduga ulah oknum kabag humas dan sekdakab Labusel, demikian juga tahun 2019 nihil 2,9 Milyar lebih tidak dapat di cairkan alasan temuan BPK. Sudah begitu, beralasan lagi itu Kabag humas dengan santainya itu lah kalau uda WTP harus semua ada perbaikan”, kata Suyanto.

Pasalnya yang menjadi pertanyaan, sudah WTP kenapa masih ada penangkapan pejabat dugaan penyalahgunaan anggaran tahun-tahun sebelumnya.

“Ini perlu dipertanyakan kinerja BPK yang bertugas memeriksa keuangan di Pemkab Labusel kenapa ini menjadi temuan”, Ucap Suyanto.

Menurut sumber dari Inspektorat bahwa BPK yang memeriksa di seluruh SKPD tidak semua diperiksa, hanya beberapa SKPD saja yang di periksa dan nantinya diambil sampel apabila ada temuan.

“Dari mana dasarnya Pihak BPK dapat menyimpulkan Pemkab Labusel mendapat predikat WTP, ada apa Boss? hebat!”, Ucap Suyanto.

(007)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Berita Terkait
Polres Labuhanbatu bersama Polsek Kualuh Hulu berhasil mengungkap Kasus Penculikan Gadis Remaja

Hidayat Chan

21 Nov 2024

Post Views: 8 PIRNAS.COM|Labuhanbatu –Pengungkapan Kasus tindak Pidana Penculikan dan pemerasan dan menguasai, memiliki Senjata api Rakitan dan Shotgun tampa Izin dengan motif jual beli Narkotika Jenis Sabu senilai Rp. 400.000.000,- antara pelaku utama dengan abang kandung Korban Terjadi pada hari minggu pada tanggal 17 November 2024 Pukul 14.30 Wib di Jl. Pandawa Link. Empat …

Lingkungan Bangunan kelurahan padang matinggi kembali marak peredaran Narkoba 

Hidayat Chan

12 Sep 2024

Post Views: 105 Pirnas.Com|Labuhanbatu – Masyarakat resah dengan maraknya kembali peredaran narkoba jenis sabu sabu di lingkungan Bangunan kelurahan padang matinggi kecamatan Rantau utara kabupaten Labuhanbatu. Terkait ini di sampaikan masyarakat melalui pesan aplikasi whatsapp kepada awak media Pirnas.com yang minta namanya di rahasiakan. Kami sangat khawatir bang ujarnya ” Dengan peredaran narkoba di daerah …

PKS Milano Sei Pinang di Kecamatan Torgamba Disorot LSM Terkait Polusi Udara

Ades

16 Agu 2024

Post Views: 116 Pirnas.com | Labusel – Aktivitas pabrik kelapa sawit (PKS) seringkali menjadi sumber polusi udara yang harus segera diatasi untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Labuhanbatu Selatan sebagai instansi teknis diharapkan rutin memeriksa kualitas udara sesuai dengan batas yang diizinkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan …

Polres Labusel Giat Cooling Sistem Cipta Situasi Aman Dan Kondusif Pilkada 2024

Harsusilawati

06 Agu 2024

Post Views: 88 PIRNAS.COM | Labuhanbatu Selatan – Polres Labuhanbatu Selatan telah mengintensifkan kegiatan Cooling System sebagai bagian dari upaya menciptakan situasi aman dan kondusif menjelang Pilkada 2024. Langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa prosesnya pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan lancar dan damai. Dalam upaya tersebut, Polres Labuhanbatu Selatan mengadakan kegiatan Cooling System di …

Buktikan Komitmen Tuntaskan Kasus AM, Polda Sumbar Tindaklanjuti Permohonan Ekshumasi

Harsusilawati

06 Agu 2024

Post Views: 81 Pirnas.com | Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan Polda Sumatra Barat (Sumbar) telah menerbitkan surat ekshumasi atau penggalian kubur terhadap jasad AM (13). Ekshumasi ini merupakan permintaan keluarga AN guna membuat terang penyebab kematian korban. “Polda Sumbar atau kepolisian menerbitkan surat ekshumasi seperti yang diminta keluarga korban,” ungkapnya …

Polri dan Menteri ATR/BPN Perkuat Sinergitas Pemberantasan Mafia Tanah

Harsusilawati

06 Agu 2024

Post Views: 63 Pirnas.com | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Polri memperkuat sinergitas dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait tindak pencegahan kasus pertanahan. PKS ini sebagai salah satu upaya pemberantasan mafia tanah. Kerja sama ini dilakukan selaras dengan penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen …

Kategori Terpopuler