Terbukti Ada Keterlibatan PT Kapital Mining Hutana dan Koperasi Rimbo Tuo Terkait Galian Emas Tanpa Izin di Madina

PIRNAS.COM | MEDAN – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Penegakan Hukum Dan Kehutanan Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera telah melayangkan surat hasil verifikasi Kegiatan Penanganan Pengaduan PT Kapital Mining Hutana dan Koperasi Rimbo Tuo pada tanggal (25/6/2021) kemarin.

Dalam surat tersebut Balai Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera menuliskan bahwa pada tanggal 26-30 Januari 2021 kemarin dari Penegakan Hukum LHK telah menugaskan tim untuk melaksanakan Verifikasi Pengaduan PT Kapital Mining Hutana dan PT Kapital Agro Perkasa Raya bekerjasama dengan Koperasi Rimbo Tuo telah melakukan penambangan emas tanpa izin dari Intansi yang berwenang di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Hal tersebut guna untuk kegiatan memverifikasi dugaan PT Kapital Mining Hutana bekerjesama dengan Koperasi Rimbo Tuo telah melakukan penambangan emas tanpa izin dari intansi yang berwenang TERBUKTI berdasarkan adanya Nota Kesepakatan anatar PT Kapital Mining Hutana dan Koperasi Rimbo Tuo Nomor :LGL-KMH/X/0001/04.18 tanggal 10 Mei 2018 tentang Pengelolaan serta Pengusahaan Perkebunan Kelapa sawit dan Pertambangan.

Fakta dilapangan berupa lubang bekas tambang yang sebagian mulai ditutup reklamasi adanya keterlibatan pihak PT Madinah Madani Mining terhadap Kerjasama PT Kapital Mining Hutana dan Koperasi Rimbo Tuo sehubungan dengan butir-butir tersebut diatas kami sedang melakukan pendalaman dan berkordinasi dengan pihak terkait.

Tampak oleh Media ini bahwa Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Penegakan Hukum Dan Kehutanan Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera dengan Nomor S. 2337/BPPHLHKS/TU/Kum/6/2021 tanggal 25 Juni 2021 tersebut ditanda tangani dan di stempel oleh Kepala Balai Eduward Hutapea, S.Si.

Seperti yang sudah dilansir Media ini sebelumnya bahwa Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (DPN LKLH) telah membuat Laporan Pengaduan Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin/ Dokumen yang dilakukan oleh PT. CMH, dan Puluhan Pengusaha lainnya di Kec. Lingga Bayu dan Kec. Batang Natal Kabupaten Madina ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor: 018/DPN-LKLH/VII/2020.

Berdasarkan Laporan pengaduan tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Pengaduan, Pengawasan Dan Sanksi Adiministrasi sudah melayangkan Surat dengan Nomor : S. 1364/PPSA/PP/GKM.0/10/2020 ke Bupati Mandailing Natal (Madina).

Kemen LHK Dirjen Gakum bersama dengan TIM DPN LKLH telah turun bersama memverifikasi lokasi galian tambang emas yang bekerjasam dengan KUD Rimbo Tuo dan PT CMH yang diduga tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah / intansi yang berwenang tersebut.

(DM)