Sudah Lima Atau Enam Kali Team LSM Dan Awak Media Ke Kantor Desa Petapahan Jaya, Tetapi Kades Tidak Ketemu

PIRNAS.COM | KAMPAR –  Patah Tumbuh Hilang Bergantimati, satu Tumbuh Seribu. Pepatah lama ini Sering di temuai awak media dan LSM, terkait kunjungan kerja di wilayah kerja yang sesuai dengan surat tugas yang di berikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).. pasalnya ,setiap kades sulit di temui dan pepatah di atas Artinya sama dengan jaman dahulu kades juga sulit di temui di kantor, tetapi jaman sekarang juga sudah menjamur dengan alasan yang berbeda -beda dan terkadang kita meminta nomor handphone bapak kepala desa,staf tidak memberikan dengan alasan harus minta izin dengan pemilik dan sebagian juga ada yang memberikan nomor handphone nya.

Kehadiran team awak media dan pegiat LSM pilar kesejahteraan rakyat nasional (PKRN).ke kantor desa Petapahan jaya . kecamatan Tapung.kabupaten Kampar.Riau.konfirmasi dan Investigasi terkait peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) dan peraturan menteri desa (Permendes) tepatnya tanggal (07/10/2021) sekitar pukul 11 wib.

S.Manguncong sebagai team investigasi dan intelejen di LSM PKRN konfirmasi terkait peraturan menteri dalam negeri nomor 111,113 dan 114 tentang sumber dana desa yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk desa se-Indonesia dan di pergunakan seutuhnya dengan pembangunan desa ,pemberdayaan dan lain-lain. Menurutnya sumber dana yang berasal dari APBN perlu untuk kawal dan di awasi ,sebab peran dan ikut serta masyarakat terkait pengawasan itu sangat perlu sekali ,sebab sumber dana seperti salah satu semboyan mengatakan,Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.semhoyan ini lah yang membuat kita dari masyarakat untuk croos cheek kelapangan dan menurut undang undang tahun 1945 pasal 28 huruf f..di disitu jelas peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan untuk , mencari, mengumpul, menyimpan, menyiarkan dan melaporkan ke aparat penegak hukum.

Lanjutnya.kita dari team awak media dan LSM akan mencoba lebih lanjut investigasi yang mengacu pada peraturan menteri desa nomor 16 tentang dana desa sebagai acuan dana desa tahun 2019 dan permendes nomor 6 atas perubahan nomor 11 tentang Covid-19,” tutupnya”

Menurut staf desa yang di temui team awak media dan LSM.mengatakan,saya tidak bisa memberikan nomor handphone kepala desa dan sekretaris desa dengan siapa saja tanpa seijin pemilik handphone,sebab itu sudah menjadi keputusan hasil musyawarah,oleh sebab itu saya tidak bisa memberikan .yaa kalau bapak mau ketemu silahkan saja datang pak.kantor ini tetap buka untuk siapa saja dan awak media dan LSM meminta nomor handphone staf desa tersebut,tetapi staf tersebut juga tidak mau memberikan nomor contak Person,” tutupnya.

( R.Damanik )