Sampah Di Kota Medan Masalah Klasik, DPRD Lontarkan Kritik Tentang Tata Kelolahnya

PIRNAS.COM | MEDAN- Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan, M. Husni, mengakui persampahan di Kota Medan masih dihadapkan dengan masalah klasik.

“Persampahan di Kota Medan masih dihadapkan  masalah klasik, seperti masalah armada, wadah dan pengelolaannya,” kata Husni  pada rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Walikota Medan TA 2019, Rabu (8/7).

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim dan Wakil Ketua, Ihwan Ritonga.
Petugas yang ada saat ini, kata Husni, ada sebanyak 2.446 orang meliputi semua fungsi tugas, sementara panjang jalan di Kota Medan mencapai 3.000 Km.

“Sedangkan becak pengangkut sampah ada 400 unit dan mobil pengangkutan ada 276, itupun baru 2 tahun ini dilakukan peremajaan,” katanya.
Untuk tahun 2019, tidak ada belanja pembangunan di DKP, hanya belanja rutin saja yang ada,” terang Husni.

Terkait Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sebut Husni, masih menjadi hambatan karena belum ada solusinya. Saat ini, Kota Medan hanya memiliki TPA di Terjun.

Sedangkan di Namo Bintang belum bisa diaktifkan kembali, karena masih terkendala berbagai persoalan perizinan oleh Pemkab Deli Serdang.

“Kalau TPS, Kota Medan tidak punya. TPS yang ada di 90 titik di Kota Medan itu masih menumpang di ruang publik,” sebutnya.

Berjarak 1 Km
Untuk pengelolaan sampah di TPA Terjun itu, tambah Husni, 60 persen belum bisa dilakukan dengan cara sanitary landfill, karena syaratnya harus berjarak 1 Km dari rumah penduduk.

“Kita sendiri tidak punya lahan. Sekarang ini ketinggian sampah TPA Terjun itu sudah mencapai 45 meter dari dasar dan itupun hanya 10 hektar yang bisa dikelola,” katanya.

“Itu sebabnya, Kota Medan tidak mendapatkan Adipura,” paparnya.
Terkait anggaran, lanjut Husni, dari target pendapatan Rp32 miliar lebih, terealisasi Rp23 miliar lebih.Untuk belanja, dari Rp651 miliar lebih terealisasi Rp637 miliar lebih atau 97 persen lebih.

Sementara anggota DPRD Medan, Hendra DS, meminta sekaligus menyarankan DKP studi banding ke Tebing Tinggi dalam pengelolaan sampah ini.

“Kami lihat di Tebing itu bank sampahnya hidup dan itu tidak ada di subsidi pemerintah. Jadi, tidak salah kalau kita belajar manajemen pengelolaannya,” saran Hendra.

Senada dengan itu, Dame Duma Sari Hutagalung, mempertanyakan besarnya anggaran RTH. “Anggarannya besar, tapi kita lihat tidak ada taman yang bisa diandalkan,” katanya.

Sedangkan, Edi Eka Suranta Meliala, mempertanyakan tidak tercapainya PAD dari pengelolaan pemakaman.

“Kenapa ini tidak tercapai, padahal wilayah terus diperluas dan harga tidak sesuai,” tanya pria yang akrab disapa, Diko, ini.

(Lili Suheli)