Rapat DPRD Prihatin Pelebaran Ruas Jalan Medan-Berastagi Tertunda

PIRNAS.COM | MEDAN – Anggota DPRD Sumut Sugianto Makmur prihatin terhadap proyek pelebaran ruas jalan Medan-Berastagi tertunda tahun ini. DPRD prihatin pelebaran ruas jalan Medan-Berastagi tertunda diduga karena pandemi Covid-19.

“Meski pekerjaan fisik tertunda, tapi di tahun ini juga harus ada upaya permohonan izin kawasan hutan guna mempercepat pembangunan pelebaran ruas jalan Medan-Berastagi,” ujar Sugianto Makmur kepada wartawan.

Dia mengatakan itu usai mengikuti pertemuan bersama stakeholder terkait membahas kelanjutan pekerjaan fisik pelebaran ruas jalan Medan-Berastagi. Acara dihadiri Anggota Komisi V DPR Bob Andika Sitepu di Aula Kantor BBPJN II, Jl. Sakti Lubis Medan, Rabu (8/7).

Dari pertemuan itu, lanjut Sugianto Makmur, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Selamet Rasidi mengungkapkan, banyak proyek dan kegiatan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat) yang tertunda tahun ini.

Penundaan ini akibat pandemi Covid-19, termasuk di antaranya salah satu proyek penting yakni pelebaran ruas jalan Medan-Berastagi.

Anggota Komisi B DPRD Sumut ini mengungkapkan kehadirannya dalam pertemuan tersebut, mewakili Komisi B membidangi aspek kehutanan.

Pihaknya siap mengawal agar Dinas Kehutanan provinsi cepat mempersiapkan kelengkapan yang dibutuhkan, termasuk persiapan izin tahun ini juga sudah dimohonkan.
“Kalau tahun depan anggarannya tersedia, sudah bisa dilakukan pembangunan,” katanya.

Tersedot Covid-19
Seperti diungkapkan Selamet Rasidi, anggaran di Kemen-PUPR banyak ‘tersedot’ untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Akibatnya, banyak proyek/kegiatan tertunda, termasuk diantaranya pelebaran ruas jalan Medan-Berastagi. Dia menyebutkan, salah satu poin krusial yang belum terpenuhi untuk pengerjaan fisik ruas jalan tersebut.

Itu terjadi karena belum adanya izin kerjasama atau izin pinjam pakai kawasan konservasi hutan untuk pelebaran jalan tersebut. Kemungkinan akan teralokasi secara bertahap di 2021 dan 2022.

“Hal ini butuh kerjasama kita semua agar bisa cepat. Jangan sampai uang yang ada di Kemen-PUPR ditarik lagi dan ditarik lagi. Ketika kami ditanya kapan dilelangkan, apa yang mau dilelang karena di lapangan belum steril. Itulah inti rapat kita hari ini, agar penyediaan segala kebutuhan untuk pekerjaan fisik yang mau kita bangun, khususnya masalah izin pinjam pakai dan izin kerjasama itu,” katanya.

Perwakilan dari Dinas Kehutanan Sumut UF Purba mengatakan, jika pekerjaan fisik pelebaran ruas jalan Medan-Berastagi dilakukan di tahun 2021, sebaiknya proses perizinan pinjam pakai kawasan hutan dimulai tahun ini. Sehingga tidak menjadi masalah saat kegiatan fisik nanti.

“Kewenangan kami dalam proses perizinan hanya bisa menyampaikan rekomendasi, tapi izinnya keluar tetap dari kementerian. Kadang-kadang proses izin di kementerian ini yang lama,” katanya.

(Lis/cpb)